Indopasific, Infomiliter.com — Partai Komunis Tiongkok (PKT) meningkatkan tindakan agresifnya di dekat beting yang disengketakan di Laut Cina Selatan pada awal Desember 2023 meskipun adanya diskusi tingkat tinggi baru-baru ini dan keputusan mahkamah internasional pada tahun 2016 bahwa wilayah itu berada dalam zona ekonomi eksklusif (ZEE) Filipina.

Pada tanggal 10 Desember, kapal pasukan penjaga pantai Tiongkok dan milisi maritim PKT menabrak dan menembakkan meriam air bertekanan tinggi ke arah kapal-kapal yang dioperasikan Filipina yang mencoba mengirimkan pasokan perbekalan kepada Pelaut Filipina di atas kapal BRP Sierra Madre, kapal yang sengaja dikandaskan dan berfungsi sebagai pos terdepan militer di Second Thomas Shoal. Gempuran meriam air itu mengakibatkan kerusakan pada dua kapal Filipina.

Jenderal Romeo Brawner Jr., komandan Angkatan Bersenjata Filipina, berada di atas salah satu kapal itu. “Tindakan itu murni agresi,” ungkap Romeo Brawner Jr. kepada The Associated Press (AP). “Saya menyaksikan berapa kali kapal besar pasukan penjaga pantai dan milisi Tiongkok memotong jalur kami. Mereka menyemprot kami dengan meriam air, kemudian menabrak kami.”

Romeo Brawner Jr. mengatakan dia tidak percaya para pelaut Tiongkok mengetahui bahwa dia berada di atas kapal itu, demikian yang dilaporkan Reuters. Manila mengajukan protes diplomatik kepada Republik Rakyat Tiongkok usai terjadinya insiden itu.

Baca Juga: Yaman dan Perebutan Pengaruh di Laut Merah, Ketika Perang Saudara Menjadi Konflik Geopolitik Regional

“Sekali lagi, kami mengutuk tindakan pemaksaan dan manuver berbahaya terbaru Tiongkok yang tidak beralasan terhadap misi pasokan ulang perbekalan dan rotasi sah dan rutin Filipina … yang telah membahayakan nyawa rakyat kami,” ungkap Satuan Tugas Nasional Filipina di Laut Filipina Barat dalam sebuah pernyataan.

Meskipun terjadi “gangguan sembrono dan berbahaya,” awak kapal Filipina berhasil memasok ulang perbekalan kepada BRP Sierra Madre, dan Manila terus bertindak “sesuai dengan hukum internasional,” khususnya keputusan mahkamah internasional dan Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa, demikian ungkap pernyataan itu.

“Filipina tidak akan gentar untuk menggunakan hak hukum kami atas zona maritim kami,” tambah satuan tugas itu.

Perahu-perahu Filipina telah berhadapan dengan kapal-kapal Tiongkok yang mencoba memblokade Second Thomas Shoal dua kali sebulan sejak Agustus 2023, demikian yang dilaporkan United States Naval Institute (USNI) News pada bulan Desember. Konfrontasi menjadi semakin agresif.

Baca Juga: Pemberontakan Wagner dan Masa Depan Kekuatan Militer Rusia

Dalam bentrokan pada tanggal 9 Desember di dekat Scarborough Shoal yang disengketakan, kapal cutter pasukan penjaga pantai dan perahu milisi maritim Tiongkok menggunakan meriam air dan perangkat akustik untuk mengganggu misi yang dijalankan oleh Biro Perikanan dan Sumber Daya Perairan Filipina untuk memasok ulang pasokan perbekalan kepada nelayan Filipina, demikian yang dilaporkan AP.

Sebelumnya pada tahun 2023, kru pasukan penjaga pantai Tiongkok membutakan sementara personel Pasukan Penjaga Pantai Filipina dengan laser kelas militer. Mereka juga mengganggu kapal-kapal Filipina sehingga menyebabkan terjadinya tabrakan.

Beijing mengatakan beting itu dan sebagian besar daerah di Laut Cina Selatan merupakan wilayahnya, klaim yang patut diragukan kebenarannya karena diputuskan tidak sah secara hukum oleh mahkamah internasional. PKT telah mengeruk terumbu karang dan fitur maritim buatan di Laut Cina Selatan, termasuk terumbu karang Mischief dan Subi serta Fiery Cross, mempersenjatai beberapa terumbu karang dengan sistem rudal antikapal dan antipesawat terbang, peralatan laser dan pengacak sinyal, serta pesawat jet tempur. Upaya itu meningkatkan kekhawatiran akan terjadinya konflik yang mengganggu lintasan pengapalan di jalur perairan strategis itu, yang kaya akan sumber daya alam dan menjadi tempat lintasan kapal pengangkut perdagangan senilai 46,38 kuadriliun rupiah (3 triliun dolar A.S.) setiap tahunnya.

Brunei, Indonesia, Malaysia, Taiwan, dan Vietnam juga mengatakan PKT terus melakukan penyusupan ke dalam ZEE mereka di Laut Cina Selatan yang melanggar keputusan pada tahun 2016 itu.

Baca Juga: Dari Invasi Hingga Pendudukan, Berakhirnya Dua Dekade Kehadiran Militer Amerika Serikat di Irak

Filipina menyebut tindakan terbaru Tiongkok sebagai “eskalasi serius” dan mengatakan insiden itu besar kemungkinan akan semakin memperburuk hubungan dengan Beijing.

“Agresi dan provokasi yang dilakukan oleh pasukan penjaga pantai dan milisi maritim Tiongkok terhadap kapal dan personel kami … semakin memperkuat tekad kami untuk mempertahankan dan melindungi kedaulatan, hak kedaulatan, dan yurisdiksi negara kami di Laut Filipina Barat [bagian dari Laut Cina Selatan],” ungkap Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. “Kami tetap tidak gentar.”