Pada negara-negara menengah, realisme pragmatis dapat berfungsi sebagai jembatan antara idealisme normatif dan kalkulasi kekuatan, yang memungkinkan fleksibilitas kebijakan tanpa kehilangan orientasi strategis.

Bagi Indonesia sendiri, realisme pragmatis menjadi relevan karena posisi geopolitiknya yang unik sekaligus rentan. Indonesia yang berada di persimpangan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, menguasai jalur laut yang sangat vital dalam perdagangan dan keamanan global.

Posisi demikian ini memberikan modal geopolitik yang besar, namun juga dapat menciptakan kerentanan terhadap tekanan eksternal.

Baca Juga: Akar Masalah Rivalitas Amerika Serikat dan Tiongkok di Kawasan Indo-Pasifik...

Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, kesadaran akan realitas ini diterjemahkan ke dalam kebijakan luar negeri yang lebih berorientasi pada hasil, berfokus pada penguatan kapasitas nasional, serta menolak keterikatan struktural pada satu kekuatan besar tertentu.

Pernyataan tegas Presiden Prabowo Subianto yang berulang kali menyebut kebijakan luar negeri Indonesia sebagai “realisme” sering menimbulkan perdebatan konseptual dalam diskursus akademik.

Jika dipahami secara sempit sebagai realisme struktural ala Kenneth Waltz, statemen tersebut tentu sangat problematik, mengingat Indonesia tidak mengadopsi strategi balancing keras maupun aliansi militer formal.

Baca Juga: Tiongkok Hadapi Kekurangan Talenta Ketika Lulusan Terbaiknya Menghindari Dinas Militer...