Semarang, Infomiliter.com — Perubahan lanskap geopolitik Indo-Pasifik pada dua dekade terakhir telah memaksa negara-negara menengah untuk melakukan penyesuaian strategis dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan luar negeri mereka. Kawasan ini tidak lagi sekadar arena interaksi ekonomi global, melainkan telah bertransformasi menjadi pusat rivalitas kekuatan besar, khususnya antara Amerika Serikat dan Tiongkok.

Intensitas rivalitas tersebut menciptakan tekanan struktural yang semakin besar terhadap negara-negara yang berada di luar sistem aliansi formal, termasuk Indonesia.

Dalam situasi yang demikian, kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menandai sebuah fase penting dalam transformasi kebijakan luar negeri Indonesia, yang dapat dipahami melalui kerangka realisme pragmatis sebagai bentuk implementasi operasional dari otonomi strategis.

Berbeda dengan konsepsi realisme strategis yang berorientasi pada positioning kekuatan dan aliansi eksplisit, konsepsi realisme pragmatis lebih menekankan pada manajemen risiko, fleksibilitas kebijakan, dan diversifikasi hubungan.

Dalam perspetif ini, konsep realisme pragmatis dipahami sebagai pendekatan kebijakan luar negeri yang mengakui realitas distribusi kekuatan global, namun tidak terjebak pada logika zero-sum dan menolak determinisme konflik, aliansi permanen serta rigiditas ideologis.

Konsepsi realisme pragmatis menempatkan fleksibilitas, kalkulasi kepentingan dan hasil strategis sebagai orientasi utama, sangat berbeda dan bertolak belakang dengan realisme klasik yang menempatkan kekuatan militer dan konflik antar negara sebagai determinan utama hubungan internasional.

Perspektif ini berangkat dari asumsi negara bertindak rasional berdasarkan pada kepentingan nasional, namun tetap terbuka terhadap kerjasama lintas isu dengan negara-negara lainnya, selama kerjasama tersebut menghasilkan keuntungan strategis yang konkret dan terukur.

Pada negara-negara menengah, realisme pragmatis dapat berfungsi sebagai jembatan antara idealisme normatif dan kalkulasi kekuatan, yang memungkinkan fleksibilitas kebijakan tanpa kehilangan orientasi strategis.

Bagi Indonesia sendiri, realisme pragmatis menjadi relevan karena posisi geopolitiknya yang unik sekaligus rentan. Indonesia yang berada di persimpangan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, menguasai jalur laut yang sangat vital dalam perdagangan dan keamanan global.

Posisi demikian ini memberikan modal geopolitik yang besar, namun juga dapat menciptakan kerentanan terhadap tekanan eksternal.

Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, kesadaran akan realitas ini diterjemahkan ke dalam kebijakan luar negeri yang lebih berorientasi pada hasil, berfokus pada penguatan kapasitas nasional, serta menolak keterikatan struktural pada satu kekuatan besar tertentu.

Pernyataan tegas Presiden Prabowo Subianto yang berulang kali menyebut kebijakan luar negeri Indonesia sebagai “realisme” sering menimbulkan perdebatan konseptual dalam diskursus akademik.

Jika dipahami secara sempit sebagai realisme struktural ala Kenneth Waltz, statemen tersebut tentu sangat problematik, mengingat Indonesia tidak mengadopsi strategi balancing keras maupun aliansi militer formal.

Namun, jika ditafsirkan sebagai realisme pragmatis, pernyataan tersebut justru menegaskan pendekatan yang adaptif dan kontekstual.

Dapat dimaknai, Presiden Prabowo Subianto sedang menegaskan sikap kebijakan yang berangkat dari realitas kekuatan global kontemporer dan keterbatasan nasional, sekaligus memaksimalkan peluang strategis yang tersedia.

Realisme pragmatis dalam kebijakan luar negeri Indonesia selama kepemimpinan Presiden Prabowo dipahami sebagai pendekatan yang menempatkan kepentingan nasional sebagai titik tolak utama, tetapi tidak akan mengabaikan norma, institusi, dan kerjasama internasional.

Pendekatan ini menolak dikotomi antara idealisme dan realisme, serta menghindari jebakan normatif yang tidak memiliki daya operasional.

Dalam praktiknya, realisme pragmatis Presiden Prabowo tercermin melalui berbagai kebijakan diversifikasi kemitraan strategis, penguatan diplomasi ekonomi, modernisasi pertahanan, dan peningkatan peran Indonesia di forum-forum multilateral tanpa komitmen aliansi yang mengikat.

Dalam kerangka otonomi strategis, realisme pragmatis berfungsi sebagai mekanisme implementasi. Sebagaimana dibahas sebelumnya, otonomi strategis merupakan paradigma yang menekankan kapasitas negara untuk mengambil keputusan secara independen di tengah interdependensi multipolar.

Akan tetapi, paradigma otonomi strategis hanya akan berupa konsep normatif jika tidak diterjemahkan ke dalam strategi operasional. Di sinilah, realisme pragmatis memainkan peran kunci dengan menyediakan logika tindakan yang memungkinkan otonomi strategis dapat diwujudkan melalui kebijakan konkret yang fleksibel, selektif, dan berbasis kepentingan nasional.

Presiden Prabowo memandang, dunia internasional saat ini berada dalam fase transisi dari sistem bipolar era Perang Dingin dan unipolar paska Perang Dingin, menuju multipolaritas yang tidak stabil. Dalam sistem multipolar ini, tidak ada satu pun kekuatan tunggal yang mampu mendominasi sistem internasional secara penuh, namun rivalitas antar kekuatan besar justru menciptakan ketidakpastian yang lebih tinggi.

Dalam situasi seperti ini, negara-negara yang bersikap idealis atau terlalu normatif, berisiko dapat kehilangan ruang manuver. Realisme pragmatis, oleh karenanya, menjadi pendekatan yang rasional bagi Indonesia untuk menghindari jebakan polarisasi geopolitik sekaligus mempertahankan fleksibilitas strategis.

Salah satu karakter utama realisme pragmatis adalah penolakannya terhadap komitmen aliansi yang bersifat mengikat. Indonesia di bawah Prabowo tetap mempertahankan prinsip non-alignment, namun dengan interpretasi yang lebih aktif dan berorientasi pada hasil.

Non-alignment tidak lagi dimaknai sebagai menagmbil jarak pasif dari kekuatan besar, melainkan sebagai kebebasan untuk memilih kerjasama berdasarkan kepentingan nasional dan kalkulasi risiko.

Selama kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, pendekatan ini terlihat cukup jelas dalam hubungan antara Indonesia dengan Amerika Serikat dan Tiongkok. Indonesia aktif menjalin kerjasama pertahanan dan keamanan maritim dengan Amerika Serikat, sementara pada saat yang bersamaan memperdalam hubungan ekonomi dengan Tiongkok, tanpa menempatkan diri dalam orbit strategis salah satu pihak.

Pendekatan realisme pragmatis yang ditempuh Presiden Prabowo Subianto juga nampak dalam cara merespons inisiatif-inisiatif regional seperti Free and Open Indo-Pacific (FOIP), Belt and Road Initiative (BRI) dan Indo-Pacific Economic Framework (IPEF), termasuk bergabung dengan BRICS dan OECD.

Alih-alih menolak atau menerima secara total, Indonesia memilih pendekatan selektif dan fungsional. Setiap inisiatif akan dinilai berdasarkan manfaat ekonomi, implikasi strategis, dan dampaknya bagi otonomi nasional. Pendekatan seperti ini menegaskan kebijakan luar negeri Indonesia tidak didorong oleh afiliasi ideologis, melainkan oleh pertimbangan pragmatis yang rasional.

Selain itu, realisme pragmatis juga memiliki dimensi domestik yang kuat. Sebagaimana yang selalu ditegaskan oleh Presiden Prabowo kebijakan politik luar negeri Indonesia harus bisa mendukung agenda pembangunan nasional, termasuk industrialisasi, ketahanan pangan, kemandirian energi, dan modernisasi pertahanan.

Diplomasi Indonesia tidak lagi dipandang sebagai domain simbolik atau normatif semata, tetapi sebagai instrumen untuk menghasilkan external dividends yang nyata bagi pembangunan nasional.

Pandangan Presiden Prabowo ini sejalan dengan literatur yang menekankan pentingnya keterkaitan antara kebijakan luar negeri suatu negara dan kapasitas domestiknya untuk memperkuat posisi strategis negara tersebut.

Implementasi realisme pragmatis Presiden Prabowo Subianto juga terlihat pada penguatan pertahanan nasional sebagai fondasi kebijakan luar negeri Indonesia. Dalam pandangan Presiden Prabowo, diplomasi yang efektif membutuhkan kredibilitas pertahanan yang memadai.

Modernisasi alutsista, penguatan industri pertahanan domestik, dan diversifikasi sumber pengadaan militer bukanlah dimaksudkan untuk memproyeksikan kekuatan ofensif, melainkan untuk meningkatkan daya tangkal dan posisi tawar Indonesia.

Pandangan ini mencerminkan logika realisme defensif yang dipadukan dengan kebijakan pragmatis, dimana kekuatan militer diposisikan sebagai instrumen pendukung diplomasi dan untuk kebutuhan keamanan, dan bukan untuk tujuan ekspansi agresif.

Lebih jauh, realisme pragmatis juga membentuk cara Indonesia memandang multilateralisme. Di era kepemimpinan Presiden Prabowo, multilateralisme tetap dipertahankan sebagai pilar utama kebijakan luar negeri, tetapi dengan orientasi yang lebih instrumental.

Forum-forum multilateral seperti ASEAN, G20, BRICS, OECD, dan PBB dipandang sebagai media untuk memperjuangkan kepentingan nasional Indonesia dan membentuk norma yang menguntungkan, termasuk memperluas ruang manuver strategis Indonesia.

Multilateralisme tidak diperlakukan sebagai tujuan normatif, melainkan sebagai sarana strategis dalam lingkungan global yang semakin kompetitif.

Selain itu diplomasi dan kebijakan luar negeri yang ditempuh oleh Presiden Prabowo Subianto memperlihatkan bahwa realisme pragmatis bukanlah penolakan terhadap norma-norma dan institusi internasional, melainkan reinterpretasi terhadap fungsi keduanya untuk kepentingan nasional itu sendiri.

Indonesia tetap mendukung hukum internasional dan penyelesaian konflik secara damai demi stabilitas kawasan, namun tidak akan mengorbankan kepentingan strategisnya demi konsistensi normatif yang kaku.

Sikap Presiden Prabowo Subianto menunjukkan pemahaman terhadap norma-norma internasional bersifat dinamis yang seringkali jusru diperebutkan oleh kekuatan-kekuatan besar, sehingga Indonesia perlu bersikap cerdas dan adaptif dalam memanfaatkannya.

Secara garis besar dapat dikatakan, pendekaran realisme pragmatis Indonesia di era Presiden Prabowo Subianto dapat dipahami sebagai kerangka implementatif yang menjembatani paradigma otonomi strategis dengan praktik kebijakan politik luar negeri.

Implementasi realisme pragmatis ini menunjukkan sikap politik luar negeri Indonesia tetap konsisten dengan prinsip-prinsip doktrin bebas-aktif, sekaligus menyesuaikannya dengan realitas geopolitik di kawasan Indo-Pasifik yang semakin kompleks.

Maknanya adalah realisme pragmatis bukan sebuah deviasi dari tradisi kebijakan luar negeri Indonesia, melainkan evolusi strategis yang mencerminkan kebutuhan untuk bertahan dan berpengaruh dalam lingkungan pergaulan global yang penuh dengan gejolak ketidakpastian. (*)