Pendekatan realisme pragmatis yang ditempuh Presiden Prabowo Subianto juga nampak dalam cara merespons inisiatif-inisiatif regional seperti Free and Open Indo-Pacific (FOIP), Belt and Road Initiative (BRI) dan Indo-Pacific Economic Framework (IPEF), termasuk bergabung dengan BRICS dan OECD.

Alih-alih menolak atau menerima secara total, Indonesia memilih pendekatan selektif dan fungsional. Setiap inisiatif akan dinilai berdasarkan manfaat ekonomi, implikasi strategis, dan dampaknya bagi otonomi nasional. Pendekatan seperti ini menegaskan kebijakan luar negeri Indonesia tidak didorong oleh afiliasi ideologis, melainkan oleh pertimbangan pragmatis yang rasional.

Selain itu, realisme pragmatis juga memiliki dimensi domestik yang kuat. Sebagaimana yang selalu ditegaskan oleh Presiden Prabowo kebijakan politik luar negeri Indonesia harus bisa mendukung agenda pembangunan nasional, termasuk industrialisasi, ketahanan pangan, kemandirian energi, dan modernisasi pertahanan.

Baca Juga: Isuzu NPS 75 4×4: Truk Sipil Offroad Untuk Peran Taktis...

Diplomasi Indonesia tidak lagi dipandang sebagai domain simbolik atau normatif semata, tetapi sebagai instrumen untuk menghasilkan external dividends yang nyata bagi pembangunan nasional.

Pandangan Presiden Prabowo ini sejalan dengan literatur yang menekankan pentingnya keterkaitan antara kebijakan luar negeri suatu negara dan kapasitas domestiknya untuk memperkuat posisi strategis negara tersebut.

Implementasi realisme pragmatis Presiden Prabowo Subianto juga terlihat pada penguatan pertahanan nasional sebagai fondasi kebijakan luar negeri Indonesia. Dalam pandangan Presiden Prabowo, diplomasi yang efektif membutuhkan kredibilitas pertahanan yang memadai.

Baca Juga: Sea Water RO Mobile, Penunjang Aktivitas Prajurit di Pulau Terluar...