Modernisasi alutsista, penguatan industri pertahanan domestik, dan diversifikasi sumber pengadaan militer bukanlah dimaksudkan untuk memproyeksikan kekuatan ofensif, melainkan untuk meningkatkan daya tangkal dan posisi tawar Indonesia.

Pandangan ini mencerminkan logika realisme defensif yang dipadukan dengan kebijakan pragmatis, dimana kekuatan militer diposisikan sebagai instrumen pendukung diplomasi dan untuk kebutuhan keamanan, dan bukan untuk tujuan ekspansi agresif.

Lebih jauh, realisme pragmatis juga membentuk cara Indonesia memandang multilateralisme. Di era kepemimpinan Presiden Prabowo, multilateralisme tetap dipertahankan sebagai pilar utama kebijakan luar negeri, tetapi dengan orientasi yang lebih instrumental.

Baca Juga: Sea Water RO Mobile, Penunjang Aktivitas Prajurit di Pulau Terluar...

Forum-forum multilateral seperti ASEAN, G20, BRICS, OECD, dan PBB dipandang sebagai media untuk memperjuangkan kepentingan nasional Indonesia dan membentuk norma yang menguntungkan, termasuk memperluas ruang manuver strategis Indonesia.

Multilateralisme tidak diperlakukan sebagai tujuan normatif, melainkan sebagai sarana strategis dalam lingkungan global yang semakin kompetitif.

Selain itu diplomasi dan kebijakan luar negeri yang ditempuh oleh Presiden Prabowo Subianto memperlihatkan bahwa realisme pragmatis bukanlah penolakan terhadap norma-norma dan institusi internasional, melainkan reinterpretasi terhadap fungsi keduanya untuk kepentingan nasional itu sendiri.

Baca Juga: Sea Water RO Mobile, Penunjang Aktivitas Prajurit di Pulau Terluar...