Semarang, Infomiliter.com — Rivalitas antara Amerika Serikat dan Tiongkok di kawasan Indo-Pasifik telah menandai dinamika baru paling menentukan dalam politik global abad ke-21. Akar-akar ketegangan dapat ditelusuri jauh sebelum perang dagang pecah pada 2018, ketika Amerika mengumumkan tarif impor terhadap baja dan aluminium.

Rivalitas ini sejatinya merupakan akumulasi dari perubahan struktural yang dimulai awal abad ke-21, tepatnya ketika Tiongkok bergabung dengan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) pada 11 Desember 2001. Langkah itu membuka pintu bagi ekspansi manufaktur besar-besaran dari Tiongkok yang secara perlahan menggeser pusat ekonomi dunia dari Atlantik ke Pasifik.

Dalam dua dekade setelahnya, hubungan kedua negara tersebut berkembang dalam dua fase yang kontras. Pada awalnya, ada semacam simbiosis ekonomi, dimana perusahaan-perusahaan raksasa seperti Walmart menggantungkan pasokan barang murah dari pabrik-pabrik di Guangdong, sementara investor Wall Street menikmati keuntungan besar dari pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang rata-rata mencapai 10 persen per tahun antara 2001 dan 2011. Rantai pasok global menjadi sangat terintegrasi, sehingga gangguan kecil di satu kota industri dapat mengguncang harga barang di belahan dunia yang lain. Dunia tampak seperti satu mesin raksasa yang dihidupkan oleh tenaga kerja murah Tiongkok dan konsumsi masyarakat Amerika.

Namun keseimbangan itu mulai retak ketika Presiden Xi Jinping menyampaikan pidatonya di Forum Ekonomi Dunia di Davos pada Januari 2017 yang menyebut Tiongkok sebagai pembela globalisasi bebas. Dunia menyadari, Beijing tidak lagi sekadar pemain ekonomi, tetapi juga penentu arah sistem global. Tiga hari kemudian, Donald Trump dilantik sebagai Presiden AS dengan slogan “America First”, yang justru mencerminkan semangat kebalikan dari pidato Xi. Dua narasi ini menandai pergeseran besar dari kerja sama mutualisme ekonomi menuju rivalitas strategis.

Puncak ketegangan ekonomi datang pada 2018 ketika Washington memberlakukan tarif 25 persen untuk produk baja dan 10 persen untuk aluminium. Beijing pun segera membalas dengan tarif terhadap impor kedelai dari Amerika, komoditas penting yang menyumbang lebih dari separuh ekspor pertanian AS ke Tiongkok. Dampaknya adalah volume kontainer dari Shanghai ke pelabuhan Los Angeles turun 12 persen hanya dalam satu kuartal, sementara harga kedelai di pasar domestik AS merosot hingga 18 persen, menyebabkan ribuan petani Midwest bangkrut. Dalam waktu singkat, rantai perdagangan global yang telah dibangun selama puluhan tahun telah berubah menjadi medan perang ekonomi antara Amerika Serikat dengan Tiongkok.

Situasi semakin memburuk pada 2019 ketika fase baru perang tarif diberlakukan atas barang-barang senilai 250 miliar dolar. Perdagangan kedua negara turun lebih dari 16 persen, dan perusahaan multinasional seperti Nike berangsur memindahkan sebagian besar produksinya dari Tiongkok ke Vietnam, tempat biaya tenaga kerja lebih murah. Ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada 2020, pukulan terhadap rantai pasok global semakin keras. Lockdown di Shanghai selama 42 hari menghentikan pengiriman komponen elektronik ke berbagai belahan dunia, termasuk pabrik iPhone di AS. Intel memutuskan untuk membatalkan kontrak dengan perusahaan semikonduktor SMIC asal Tiongkok dan mengalihkan investasi ke Arizona. Langkah itu menjadi awal dari fase baru yang dikenal sebagai decoupling, yaitu pemisahan struktural antara ekonomi Amerika Serikat dan Tiongkok.

Meskipun pada awal 2020 kedua negara menandatangani Phase One Agreement yang menjanjikan stabilisasi perdagangan, kesepakatan itu tidak berjalan sesuai harapan. Tiongkok hanya mampu memenuhi sekitar 58 persen dari komitmen pembelian barang-barang Amerika. Di sisi lain, Beijing justru memperkuat arah kebijakan industri dalam negeri melalui Rencana Lima Tahun ke-14 dengan investasi lebih dari 1,4 triliun dolar untuk mempercepat pengembangan teknologi tinggi.

Amerika Serikat pun merespons dengan strategi kebijakan industri yang sama agresifnya. Pada 9 Agustus 2022, Kongres mengesahkan CHIPS and Science Act dengan dana senilai 52 miliar dolar untuk menghidupkan kembali industri semikonduktor domestik. Undang-undang ini tidak hanya berfungsi sebagai stimulus ekonomi, melainkan juga sebagai instrumen keamanan nasional. Amerika ingin mengurangi ketergantungan pada Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), yang memproduksi lebih dari 90 persen chip canggih dunia.

Hasilnya mulai terlihat pada 2024 ketika pabrik TSMC di Arizona mulai beroperasi dengan teknologi 5 nanometer dan terus meningkat ke 4 nanometer pada 2025, mampu memasok kebutuhan server Dell dan HP di pasar AS dengan waktu pengiriman yang jauh lebih efisien. Sementara Samsung berencana membangun fasilitas di Texas untuk memproduksi chip 2 nanometer pada 2026, dan Intel menargetkan teknologi 1,8 nanometer di Ohio pada 2027. Dengan demikian, Amerika mulai memperoleh kembali keunggulan generasi teknologi atas Tiongkok yang masih kesulitan mencapai litografi 28 nanometer karena embargo mesin EUV dari Belanda sejak 2019.

Pada sisi lain, Tiongkok mulai mempercepat program kemandirian teknologinya dengan mengucurkan dana untuk riset semikonduktor dan pengembangan sistem operasi HarmonyOS. Namun upaya tersebut tidak mudah. Huawei kehilangan akses ke pasar AS yang sebelumnya menyumbang hampir setengah dari pendapatannya. Meskipun sistem operasi lokalnya kini digunakan di lebih dari satu miliar perangkat, kompatibilitasnya masih kalah dibandingkan Android.

Kebijakan de-risking yang diluncurkan pemerintahan Joe Biden pada 2021 mempertegas kemana arah baru strategi AS. Pengenaan tarif 100 persen terhadap kendaraan listrik Tiongkok pada 2024 bukanlah kebijakan spontan, melainkan kelanjutan dari upaya mengurangi ketergantungan terhadap produk manufaktur Tiongkok. Dampaknya terasa di pelabuhan Long Beach, di mana volume kontainer dari Shanghai anjlok 28 persen hanya dalam satu kuartal. Perusahaan otomotif Tiongkok, seperti BYD, terpaksa mengurangi produksi dan mencari pasar alternatif di Eropa.

Hingga akhir tahun 2025, volume perdagangan bilateral antara AS dengan Tiongkok diproyeksikan mengalami penurunan menjadi sekitar 542 miliar dolar, terendah dalam satu dekade. Angka ini tidak hanya memperlihatkan dampak perang tarif, tetapi juga perubahan paradigma di kalangan perusahaan multinasional. Tiongkok kini dipandang bukan lagi sebagai pusat manufaktur biaya rendah, melainkan sebagai risiko geopolitik yang tinggi. Survei AmCham pada 2025 menunjukkan lebih dari 60 persen perusahaan Amerika di Tiongkok berencana merelokasi sebagian operasi mereka dalam dua tahun ke depan.

Sementara itu, Tiongkok juga mulai menggunakan dominasinya atas mineral tanah jarang (rare earth elements) sebagai alat penekan ekonomi. Negara ini menguasai hampir seluruh pasokan dunia pada 2010, dan sejak 2023 membatasi ekspor bahan penting seperti gallium dan germanium. Kebijakan itu langsung memukul industri pertahanan AS karena setiap jet tempur F-35 memerlukan lebih dari 400 kilogram rare earth untuk sistem magnet dan komponen sensor, menyebabkan produksi sempat tertunda hingga setahun akibat kelangkaan pasokan tersebut.

Sebagai balasannya, Washington menghidupkan kembali tambang Mountain Pass di California untuk memproduksi 42 ribu ton oksida rare earth per tahun menggandeng perusahaan Australia Lynas untuk menambah kapasitas global. Namun diversifikasi ini datang dengan biaya tinggi, menyebabkan harga neodymium melonjak lebih dari 300 persen antara 2023 dan 2025. Kenaikan harga tersebut berdampak luas pada industri energi terbarukan. General Electric misalnya, terpaksa harus menunda produksi turbin angin hingga lebih dari setahun karena keterbatasan pasokan magnet permanen.

Selain di bidang teknologi dan perdagangan, persaingan Amerika Serikat dan Tiongkok juga merambah ke ranah infrastruktur global. Tiongkok, melalui Belt and Road Initiative (BRI), telah membangun puluhan pelabuhan strategis di berbagai belahan dunia yang tidak hanya berfungsi sebagai simpul dagang, tetapi juga berpotensi menjadi pos logistik militer. Hingga 2025, Beijing tercatat telah membiayai pembangunan atau pengelolaan 42 pelabuhan di Asia, Afrika, dan Eropa Timur. Di antaranya yang paling menonjol adalah Pelabuhan Hambantota di Sri Lanka, yang disewakan selama 99 tahun sejak 2017. Secara resmi proyek itu disebut investasi komersial bernilai 1,12 miliar dolar, namun keberadaannya disinyalir memberi keleluasaan bagi Tiongkok untuk memantau lalu lintas kapal selam di Samudra Hindia. Dengan radar jarak jauh yang bisa mendeteksi hingga 300 kilometer, fasilitas ini memiliki arti strategis jauh melampaui nilai ekonominya.

Pelabuhan lainnya yang tidak kalah penting adalah Gwadar di Pakistan, bagian dari China-Pakistan Economic Corridor senilai 62 miliar dolar. Di sana, Tiongkok membangun fasilitas bawah laut yang mampu menampung kapal selam nuklir Type 093. Keberadaan pangkalan itu menimbulkan kekhawatiran di India karena berdekatan dengan rute utama pengiriman minyak dari Teluk Persia ke Eropa. Sebagai respons, India pun mempercepat pembangunan pelabuhan Chabahar di Iran. Sementara itu di Asia Tenggara, pelabuhan Ream di Kamboja mulai dioperasikan dengan akses eksklusif selama 30 tahun bagi Angkatan Laut Tiongkok. Letaknya hanya sekitar 400 mil dari pangkalan Amerika di Subic Bay, Filipina.

Amerika Serikat tidak tinggal diam. Washington pun menggalang proyek tandingan melalui Partnership for Global Infrastructure and Investment (PGII) yang hingga 2025 telah mengucurkan lebih dari 42 miliar dolar untuk membiayai 28 proyek strategis. Salah satu proyek unggulannya adalah Koridor Lobito di Angola berupa jalur kereta yang menghubungkan tambang kobalt di Republik Kongo dengan pelabuhan di Samudra Atlantik. Selain PGII, Amerika juga menggagas Blue Dot Network, mekanisme sertifikasi infrastruktur yang menilai kelayakan proyek berdasarkan standar transparansi OECD.

Hingga 2025 sebanyak 312 proyek telah memperoleh sertifikasi ini. Skema itu bukan sekadar label mutu, tetapi juga alat diplomasi halus untuk menandingi citra BRI Tiongkok yang kerap dikritik karena menimbulkan beban utang tinggi di negara berkembang, seperti kasus Laos yang utangnya mencapai 45 persen dari PDB akibat pembiayaan proyek kereta cepat BRI.

Di Pasifik Selatan, persaingan infrastruktur kedua kekuatan besar ini juga terasa. Di Papua Nugini, Amerika mengucurkan dana 800 juta dolar untuk proyek pelabuhan Lae guna mengimbangi tawaran Beijing yang mencapai 1,2 miliar dolar untuk membangun pangkalan di Manus Island. Pertarungan pengaruh ini membuat banyak negara kepulauan di Pasifik terjebak dilema, antara kebutuhan investasi dan kekhawatiran atas kedaulatan nasional.

Tak berhenti di darat dan laut, medan persaingan juga merambah ke sektor keuangan digital. Tiongkok meluncurkan mata uang digital nasional, e-CNY, yang mulai digunakan di 28 negara mitra BRI. Langkah ini menunjukkan ambisi Beijing mengurangi dominasi dolar Amerika dalam perdagangan internasional.

Melalui proyek percontohan mBridge dengan Thailand, Uni Emirat Arab, dan Hong Kong, Tiongkok berhasil melakukan lebih dari 40 transaksi uji coba lintas negara menggunakan Yuan digital. Meski demikian, dominasi dolar masih kuat, setidaknya sekitar 72 persen cadangan devisa global masih berbasis dolar, dan sistem pembayaran internasional CIPS milik Tiongkok baru menguasai kurang dari 4 persen transaksi dunia. Namun jika tren penggunaan Yuan terus meningkat, diperkirakan pada 2035 pangsa mata uang Tiongkok dapat menembus 12 persen transaksi global, cukup untuk menantang posisi dolar di Asia.

Sementara itu, di ranah militer, rivalitas ekonomi bertransformasi menjadi perlombaan kekuatan yang semakin intens. Pada tahun 2025, Angkatan Laut Tiongkok memiliki 372 kapal perang dengan total tonase 2,4 juta ton, menjadikannya armada terbesar di dunia secara kuantitas. Sebaliknya, armada Amerika yang ditempatkan di bawah Komando Indo-Pasifik hanya terdiri dari 108 kapal, namun dengan tonase lebih besar sekitar 3,1 juta ton. Strategi Beijing menekankan pada kuantitas dan kecepatan produksi galangan kapal di Dalian dan Jiangnan yang beroperasi 24 jam memungkinkan pembangunan kapal perusak Type 055 hanya dalam 18 bulan, setengah dari waktu yang dibutuhkan galangan Amerika Serikat.

Zona anti-akses dan penolakan wilayah (A2/AD) di Laut China Selatan menjadi simbol dari ambisi maritim Tiongkok. Pulau-pulau buatan di Kepulauan Spratly kini dilengkapi landasan pacu sepanjang 3.000 meter dan belasan hanggar pesawat tempur siluman J-20. Dari sana, Beijing dapat meluncurkan serangan dalam radius 800 kilometer yang mencakup Filipina dan sebagian Sabah.

Rudal jarak menengah YJ-12B dengan jangkauan 540 kilometer yang ditempatkan di Mischief Reef bahkan mampu menenggelamkan kapal induk jika memasuki jangkauannya. Situasi demikian memaksa Angkatan Laut AS menyesuaikan doktrin perangnya dari formasi carrier strike group menjadi distributed maritime operations, dengan kapal-kapal kecil seperti LCS yang dilengkapi drone canggih untuk mengurangi risiko deteksi.

Amerika menanggapinya dengan strategi inovatif berupa Ghost Fleet, yaitu armada kapal tak berawak yang dapat dikendalikan jarak jauh hingga 3.000 mil. Dalam latihan multinasional RIMPAC 2024, 142 kapal tanpa awak dikerahkan untuk pertama kalinya bersama 42 negara peserta.

Setahun kemudian, latihan bertajuk Talisman Sabre di Australia menampilkan operasi gabungan 32 ribu personel dan 42 kapal perang dengan teknologi drone swarm yang dikomandoi kapal perusak Zumwalt-class. Semua ini menjadi sinyal pertarungan di Indo-Pasifik tidak hanya bergantsung pada jumlah kapal, tetapi juga keunggulan teknologi dan kecepatan inovasi.

Selat Taiwan juga menjadi titik paling berbahaya di kawasan. Sepanjang 2025, Angkatan Udara Tiongkok tercatat melakukan lebih dari 2.800 penerbangan melintasi garis median, memperlihatkan tekad Beijing untuk menormalkan kehadiran militernya di sekitar pulau itu. Pada Oktober 2025, latihan militer Joint Sword 2025B mensimulasikan blokade total selama dua minggu terhadap Taiwan.

Simulasi tersebut menunjukkan dampak global yang menakutkan. Lebih dari 48 juta kontainer dan 5 juta barel minyak per hari terhenti, memicu lonjakan harga ponsel hingga 30 persen di seluruh dunia. Amerika menanggapi dengan meningkatkan patroli laut, mengirim 42 kapal perusak melalui selat itu sepanjang tahun, meski setiap manuver disambut penjagaan ketat dari kapal coast guard Tiongkok dalam jarak hanya beberapa ratus meter, sebuah situasi genting yang membuat kesalahan kecil dapat berujung krisis besar.

Selain konfrontasi terbuka, Beijing juga gencar menggunakan strategi gray zone operations, yakni tindakan non-militer seperti intimidasi dan propaganda. Pada 2025, terdapat lebih dari 600 insiden antara kapal Tiongkok dan Filipina di Laut China Selatan, termasuk penabrakan dan penggunaan laser terhadap pesawat pengintai AS. Semua ini merupakan bagian dari doktrin “three warfares” Tiongkok yaitu perang psikologis, hukum, dan media dengan tujuan menciptakan kondisi de facto tanpa memancing perang terbuka.

Pada tahap inilah Washington memperkuat aliansi strategis dengan menghidupkan kembali kerjasama keamanan regional AUKUS, yang diumumkan pada 2021, memberi Australia akses terhadap delapan kapal selam bertenaga nuklir hingga pertengahan abad ini.

Nilai proyeknya mencapai 368 miliar dolar Australia yang diharapkan mengubah keseimbangan kekuatan di Samudra Hindia. Sementara itu, Quadrilateral Security Dialogue atau Quad antara AS, Jepang, India, dan Australia semakin aktif. Latihan bersama Malabar 2025 yang melibatkan lebih dari 20 kapal dan 120 pesawat tempur menandakan aliansi ini telah bertransformasi dari sekadar forum dialog berubah menjadi kekuatan operasional yang nyata.

Rivalitas antara Amerika Serikat dan Tiongkok telah melampaui batas ekonomi dan militer; keduanya berbaur menjadi satu sistem kekuatan yang saling terkait. Pelabuhan-pelabuhan BRI Tiongkok berfungsi ganda sebagai pusat logistik militer, sementara proyek PGII Amerika diarahkan untuk mengamankan jalur pasokan mineral penting yang dibutuhkan industri pertahanan. Jika tren ini terus berlanjut, dunia menuju kepada pembentukan dua ekosistem global yang terpisah, satu berpusat pada yuan dan jaringan BRI dengan kekuatan A2/AD yang mengontrol 68 pelabuhan di kawasan, dan satu lagi berbasis dolar dengan PGII serta aliansi maritim yang menopang kekuatan global AS.

Para analis memperkirakan hingga 2030 Indo-Pasifik tetap akan menjadi kawasan yang paling menentukan arah tatanan dunia baru. Probabilitas konflik di Selat Taiwan diperkirakan mencapai 18 persen dalam lima tahun ke depan, sedangkan di Laut China Selatan sekitar 11 persen. Pada 2040, kawasan ini bisa saja terbelah menjadi dua blok ekonomi-militer yang saling eksklusif, memaksa negara-negara seperti India, Jepang, dan terutama ASEAN, untuk mencari jalan tengah yang semakin sempit. Namun, di tengah ketegangan tersebut, peluang inovasi tetap terbuka. Inisiatif digital dan kerja sama ekonomi di Asia Tenggara dapat menjadi jembatan antara dua kekuatan besar tersebut, memberikan ruang bagi stabilitas dan kemandirian kawasan.

Hakikatnya, rivalitas antara Amerika Serikat dan Tiongkok pada bukan sekadar pertarungan dua negara adidaya, melainkan refleksi dari perubahan struktur global yang lebih besar, yaitu pergeseran dari dunia yang terintegrasi menuju dunia yang terpolarisasi. Di Indo-Pasifik, tempat dua samudra bertemu dan jalur perdagangan vital bersilangan, pertarungan ini akan menentukan arah masa depan, apakah dunia akan terpecah menjadi dua kubu yang saling menutup diri, ataukah justru menemukan cara baru untuk berbagi pengaruh dalam keseimbangan yang rapuh.

Rivalitas ini menggambarkan transformasi global menuju dunia multipolar yang belum stabil. Keduanya bukan hanya bersaing dalam pengaruh, tetapi juga dalam ide, antara liberalisme dan otoritarianisme, antara keterbukaan dan kontrol. Dalam konteks ini, peran negara menengah seperti Indonesia menjadi sangat penting, bukan sebagai penonton tetapi sebagai mediator yang menjaga agar kompetisi tidak berubah menjadi konfrontasi terbuka. (*)