Sejarah Kodam XVIII/Kasuari berkaitan dengan perkembangan organisasi pertahanan TNI Angkatan Darat di Tanah Papua. Sebelum Kodam ini dibentuk, wilayah Papua Barat berada dalam tanggung jawab Kodam XVII/Cenderawasih yang bermarkas di Jayapura. Luas wilayah, kondisi geografis, serta jarak antara pusat komando dan sejumlah daerah di Papua menjadi bagian dari pertimbangan penataan organisasi teritorial.

Dalam sistem komando kewilayahan TNI AD, Kodam memiliki tanggung jawab membina satuan di bawahnya sekaligus menyelenggarakan fungsi pertahanan dan pembinaan teritorial di wilayah tugas. Ketika cakupan wilayah komando terlalu luas, koordinasi satuan dan pengendalian kegiatan di berbagai daerah dapat menghadapi tantangan geografis. Pembentukan Kodam baru di Papua Barat dimaksudkan untuk memperkuat rentang kendali dan meningkatkan kemampuan pelaksanaan tugas di wilayah tersebut.

Pada 2016, TNI AD mengambil langkah untuk membentuk Kodam XVIII/Kasuari sebagai pemekaran Kodam XVII/Cenderawasih. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Mulyono meresmikan Kodam XVIII/Kasuari pada 19 Desember 2016 di Manokwari. Peresmian itu sekaligus menandai pengalihan komando dan pengendalian sejumlah satuan dari Kodam XVII/Cenderawasih kepada Kodam baru.

Dalam kegiatan tersebut, Korem 171/Praja Vira Tama dan Detasemen Zeni Tempur 13/Pangkal Perjuangan termasuk satuan yang dialihkan dari Kodam XVII/Cenderawasih ke Kodam XVIII/Kasuari. Pengalihan ini menjadi langkah awal pembentukan struktur komando baru yang berpusat di Manokwari. Dengan adanya Kodam tersendiri, satuan-satuan di wilayah Papua Barat memiliki jalur komando langsung yang lebih dekat dengan pusat pengendalian teritorialnya.

Mayor Jenderal TNI Yoppye Onesimus Wayangkau dilantik sebagai Pangdam XVIII/Kasuari pertama. Penunjukan tersebut mendapat perhatian karena ia merupakan putra Papua yang dipercaya memimpin Kodam di wilayah asalnya. Dalam pemberitaan TNI AD pada Januari 2017, pembentukan Kodam XVIII/Kasuari disebut berkaitan dengan aspirasi masyarakat Papua Barat dan kebutuhan memperkuat pengelolaan pertahanan di wilayah tersebut.

Nama Kasuari diambil dari burung kasuari yang dikenal sebagai satwa khas kawasan Papua. Nama itu kemudian menjadi identitas satuan, disertai semboyan “Patriot Pembela Rakyat”. Identitas tersebut digunakan dalam kegiatan resmi dan menjadi bagian dari tradisi satuan. Kodam XVIII/Kasuari menjalankan tugas pokok pertahanan wilayah Papua Barat serta pembinaan teritorial untuk mendukung kemanunggalan TNI dengan masyarakat, sebagaimana dijelaskan dalam pemberitaan resmi saat peresmian.

Pembentukan Kodam XVIII/Kasuari juga diikuti dengan penataan satuan pelaksana dan pendukung. Pada 29 Desember 2017, Kepala Staf Angkatan Darat menetapkan Peraturan Kasad Nomor 74 Tahun 2017 mengenai penataan satuan dan pembentukan satuan baru di lingkungan TNI AD. Salah satu hasilnya adalah pembentukan Resimen Induk Kodam XVIII/Kasuari atau Rindam XVIII/Kasuari, yang kemudian diresmikan pada 28 Februari 2019 di Distrik Momiwaren, Kabupaten Manokwari Selatan.

Rindam XVIII/Kasuari berfungsi menyelenggarakan pendidikan dan latihan bagi prajurit sesuai program pendidikan TNI AD, termasuk pendidikan pertama dan pendidikan pembentukan bagi bintara serta tamtama. Keberadaan lembaga ini menjadi bagian dari pengembangan kemampuan organisasi di wilayah Papua Barat, sehingga pendidikan dan latihan prajurit dapat diselenggarakan melalui satuan yang berada dalam struktur Kodam tersebut.

Perkembangan Wilayah Tugas dan Peran Kodam Kasuari

Sejak dibentuk, Kodam XVIII/Kasuari menjalankan tugas di wilayah Papua Barat. Perkembangan pemerintahan daerah kemudian menghadirkan perubahan administratif penting, terutama pembentukan Provinsi Papua Barat Daya pada 2022. Kota Sorong dan Kabupaten Raja Ampat, yang berada di provinsi baru tersebut, tetap menjadi bagian dari wilayah kegiatan satuan jajaran Kodam XVIII/Kasuari. Dalam publikasi resminya, Kodam menyebut kegiatan dan koordinasi di Papua Barat maupun Papua Barat Daya.

Perubahan pembagian provinsi tersebut perlu dibedakan dari perubahan struktur komando militer. Pembentukan Papua Barat Daya sebagai daerah otonom baru tidak serta-merta berarti wilayahnya langsung dipisahkan dari Kodam XVIII/Kasuari. Publikasi TNI AD pada 2024 menunjukkan Kodam ini masih melaksanakan kegiatan pengamanan pemilihan kepala daerah, program ketahanan pangan, dan kegiatan teritorial di kedua provinsi tersebut.

Pada Agustus 2024, Kodam XVIII/Kasuari menyatakan kesiapan mendukung program ketahanan pangan dengan rencana penggarapan lahan seluas 3.500 hektare di wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya. Program tersebut disampaikan sebagai bagian dari dukungan terhadap upaya pemerintah memperkuat ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat. Rencana itu merupakan contoh kegiatan pembinaan teritorial dan dukungan program pemerintah yang dijalankan Kodam, bukan perubahan terhadap tugas pokok pertahanan satuan.

Kodam XVIII/Kasuari juga berkoordinasi dengan satuan TNI dari matra lain dalam pelaksanaan tugas di kawasan Papua Barat Daya. Pada Oktober 2025, Pangdam XVIII/Kasuari melakukan kunjungan kerja ke Sorong dan bertemu dengan pimpinan Pasmar 3 serta Komando Daerah Angkatan Laut XIV. Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi antarmatra dalam mendukung tugas masing-masing di wilayah Papua Barat Daya.

Dalam struktur organisasi TNI AD, Kodam memiliki sejumlah satuan kewilayahan dan satuan pendukung yang menjalankan fungsi sesuai tugasnya. Korem dan Kodim menjadi unsur penting dalam pembinaan teritorial, sedangkan satuan pendukung seperti Polisi Militer dan Rindam menangani bidang khusus sesuai kewenangan masing-masing. Pembagian fungsi tersebut memungkinkan Kodam mengoordinasikan pelaksanaan tugas pertahanan, pembinaan personel, pendidikan, dan kegiatan teritorial.

Markas Kodam XVIII/Kasuari berada di Manokwari. Keberadaan markas di ibu kota Provinsi Papua Barat menempatkan pusat komando di wilayah yang memiliki hubungan langsung dengan kawasan pesisir dan sejumlah kabupaten di sekitarnya. Sementara itu, satuan-satuan jajarannya melaksanakan tugas sesuai wilayah tanggung jawab masing-masing, termasuk di kawasan Sorong dan Raja Ampat.

Sebagai komando kewilayahan, Kodam XVIII/Kasuari tidak hanya berkaitan dengan kesiapan pertahanan, tetapi juga menjalankan pembinaan teritorial sesuai kebijakan TNI AD. Kegiatan tersebut dapat melibatkan komunikasi sosial, kerja sama dengan pemerintah daerah, dan dukungan terhadap kegiatan kemasyarakatan sesuai aturan serta kewenangan yang berlaku. Pelaksanaan kegiatan di lapangan tetap berada dalam kerangka tugas pokok TNI dan koordinasi dengan unsur terkait.

Perjalanan Kodam XVIII/Kasuari masih relatif baru dibandingkan sejumlah Kodam lain yang dibentuk pada dekade 1950-an. Tonggak utamanya adalah peresmian pada 19 Desember 2016, pengalihan satuan dari Kodam XVII/Cenderawasih, dan pengembangan unsur pendidikan serta satuan pendukung pada tahun-tahun berikutnya. Perubahan administratif di Papua, termasuk pembentukan Provinsi Papua Barat Daya, turut menjadi konteks perkembangan pelaksanaan tugasnya.

Sejarah Kodam XVIII/Kasuari menunjukkan bagaimana organisasi teritorial TNI AD disesuaikan dengan kebutuhan pengendalian wilayah. Pembentukannya memberikan pusat komando tersendiri bagi satuan-satuan di Papua Barat yang sebelumnya berada di bawah Kodam XVII/Cenderawasih. Dengan markas di Manokwari dan kegiatan satuan di Papua Barat serta Papua Barat Daya, Kodam XVIII/Kasuari terus menjalankan fungsi pertahanan matra darat dan pembinaan teritorial sesuai struktur organisasi yang berlaku.