Nama Tuanku Imam Bonjol dipilih untuk mengenang tokoh perjuangan dari Minangkabau yang dikenal luas melalui perannya dalam Perang Padri pada abad ke-19. Sosok tersebut menjadi bagian penting dari sejarah Sumatera Barat sekaligus perjuangan masyarakat setempat menghadapi perluasan kekuasaan kolonial Belanda. Meski nama Kodam mengambil tokoh dari masa perjuangan tersebut, sejarah kelembagaan Kodam XX/Tuanku Imam Bonjol sendiri baru dimulai pada 2025.

Sebelum terbentuknya Kodam XX/Tuanku Imam Bonjol, wilayah Sumatera Barat berada dalam lingkup Kodam I/Bukit Barisan, sedangkan Provinsi Jambi termasuk wilayah Kodam II/Sriwijaya. Perubahan struktur komando pada 2025 menata ulang pembagian wilayah tersebut. Sumatera Barat dan Jambi kemudian ditempatkan dalam satu komando kewilayahan baru, yaitu Kodam XX/Tuanku Imam Bonjol.

Rencana pembentukan Kodam ini telah disampaikan kepada publik sebelum peresmian. Pada 31 Juli 2025, Komandan Korem 032/Wirabraja Brigjen TNI Mahfud membenarkan rencana pembentukan Kodam XX/Tuanku Imam Bonjol yang akan membawahi Sumatera Barat dan Jambi. Ia juga menyampaikan bahwa markas Kodam direncanakan berkedudukan di Kota Padang. Informasi tersebut diberitakan oleh ANTARA ketika persiapan pembentukan masih berlangsung. <Cite refs={["turn169081search2"]}/>

Kodam XX/Tuanku Imam Bonjol kemudian termasuk dalam enam Kodam baru yang diresmikan Presiden Prabowo Subianto pada 10 Agustus 2025 dalam rangkaian kegiatan di Batujajar, Jawa Barat. Pembentukan tersebut merupakan bagian dari penataan organisasi TNI yang mencakup penguatan komando kewilayahan di sejumlah daerah Indonesia.

Tahap pengalihan komando dan pengendalian atau Kodal dilaksanakan pada 29 Agustus 2025 di Markas Besar Angkatan Darat. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak memimpin kegiatan yang menandai masuknya enam Kodam baru ke dalam susunan komando kewilayahan TNI AD. Dalam kegiatan itu, Mayjen TNI Arief Gajah Mada dipercaya menjabat sebagai Pangdam XX/Tuanku Imam Bonjol yang pertama. <Cite refs={["turn169081search12","turn169081search0"]}/>

Perubahan wilayah tanggung jawab juga memengaruhi pembagian komando di Sumatera. Kodam II/Sriwijaya, misalnya, menyampaikan pada Agustus 2025 bahwa wilayahnya kini mencakup Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung, sedangkan Jambi bergabung dengan Sumatera Barat dalam wilayah Kodam XX/Tuanku Imam Bonjol. Keterangan tersebut memperlihatkan bahwa pembentukan Kodam baru berlangsung bersamaan dengan penyesuaian cakupan beberapa Kodam yang telah ada sebelumnya. <Cite refs={["turn169081search3"]}/>

Secara geografis, wilayah Kodam XX/Tuanku Imam Bonjol mencakup daerah dengan karakter yang berbeda. Sumatera Barat memiliki kawasan pesisir, dataran tinggi, serta wilayah pegunungan Bukit Barisan. Sementara itu, Jambi memiliki kawasan dataran rendah, daerah aliran sungai, hutan, perkebunan, dan pusat kegiatan ekonomi yang terhubung dengan jalur transportasi di Sumatera bagian tengah.

Perbedaan karakter wilayah tersebut membuat koordinasi teritorial menjadi salah satu aspek penting dalam pelaksanaan tugas Kodam. Sebagai komando kewilayahan TNI AD, Kodam menjalankan fungsi pertahanan darat serta pembinaan teritorial sesuai tugas dan kewenangannya. Pelaksanaannya membutuhkan koordinasi dengan satuan di bawahnya dan pemerintah daerah, terutama dalam kegiatan yang berkaitan dengan kesiapsiagaan wilayah, penanganan bencana, serta dukungan terhadap masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku.

Namun, pembentukan Kodam pada 2025 tidak berarti bahwa kehadiran TNI AD di Sumatera Barat dan Jambi baru dimulai pada tahun tersebut. Sebelumnya, kedua wilayah telah memiliki satuan teritorial dan satuan TNI AD yang menjalankan tugas sesuai struktur komando masing-masing. Tahun 2025 menjadi tonggak berdirinya Kodam XX/Tuanku Imam Bonjol sebagai komando tersendiri yang menyatukan tanggung jawab kewilayahan Sumatera Barat dan Jambi.

Tuanku Imam Bonjol dan Jejak Perjuangan Melawan Kolonialisme

Tokoh yang namanya digunakan oleh Kodam XX adalah Tuanku Imam Bonjol, yang dikenal pula sebagai Peto Syarif atau Malim Basa. Ia merupakan ulama dan pemimpin perjuangan dari kawasan Bonjol, Minangkabau, pada masa kolonial Belanda. Sejumlah sumber mencatat tahun kelahirannya pada 1772, meskipun terdapat pula perbedaan penulisan tahun dalam sumber sejarah dan keterangan mengenai makamnya.

Perjalanan hidup Tuanku Imam Bonjol berkaitan erat dengan Perang Padri, konflik yang berlangsung di Sumatera Barat pada awal abad ke-19. Perang tersebut berawal dari pertentangan antara kelompok Padri dan kelompok adat mengenai praktik keagamaan serta tatanan sosial di Minangkabau. Perkembangan konflik kemudian melibatkan Belanda, yang mendukung pihak adat melalui perjanjian dan intervensi militer.

Menurut profil Tuanku Imam Bonjol yang diterbitkan Ikatan Keluarga Pahlawan Nasional Indonesia, ia tampil sebagai salah satu pemimpin penting dalam gerakan Padri. Hubungannya dengan Belanda mengalami perubahan seiring perkembangan konflik. Pada 1824, misalnya, Belanda mengadakan Perjanjian Masang dengannya. Namun, perjanjian tersebut tidak mengakhiri pertentangan secara permanen. Konflik kembali berkembang dan meluas ketika kekuasaan kolonial berusaha memperkuat pengaruhnya di wilayah Minangkabau. <Cite refs={["turn169081search5"]}/>

Perang Padri berlangsung dalam beberapa fase dan menjadi salah satu konflik penting dalam sejarah kolonialisme di Sumatera. Pada fase berikutnya, pasukan Belanda kembali melancarkan operasi militer untuk menundukkan pusat-pusat perlawanan. Bonjol menjadi salah satu lokasi strategis karena kedudukannya sebagai basis pertahanan Tuanku Imam Bonjol.

Setelah pengepungan dan pertempuran berkepanjangan, Belanda berhasil menguasai Bonjol pada 1837. Tuanku Imam Bonjol ditangkap dan kemudian menjalani pengasingan jauh dari tanah kelahirannya. Catatan sejarah mengenai pengasingannya menyebut beberapa tempat yang menjadi bagian dari perjalanan hidupnya sebelum ia wafat di wilayah Minahasa, Sulawesi Utara, pada 1864. Kementerian Kebudayaan juga mencatat keberadaan makam Tuanku Imam Bonjol di Lota, Minahasa, sebagai situs yang berkaitan dengan sejarah pengasingannya. <Cite refs={["turn169081search4","turn169081search5"]}/>

Selain dikenal melalui catatan sejarah tertulis, perjalanan hidup Tuanku Imam Bonjol terdokumentasi dalam naskah Tambo Tuanku Imam Bonjol. Naskah tersebut ditulis oleh putranya, Naali Sutan Caniago, ketika mendampingi ayahnya dalam pengasingan di Manado. Menurut Komite Nasional Memory of the World Indonesia, naskah ini memuat memoar Tuanku Imam Bonjol, memoar penulisnya, serta catatan pertemuan yang berlangsung di dataran tinggi Minangkabau pada 1865 dan 1875.

Naskah tersebut memiliki nilai sejarah karena memberikan gambaran tentang pengalaman tokoh dan lingkungan sosial-politik pada masa Perang Padri. Naskah Tambo Tuanku Imam Bonjol tercatat dalam program Warisan Dokumenter Nasional dan juga dokumentasi Memory of the World tingkat regional. Keberadaannya menjadi salah satu sumber penting untuk memahami sejarah tokoh tersebut melalui catatan yang berkaitan langsung dengan keluarganya. <Cite refs={["turn169081search1","turn169081search11"]}/>

Pemerintah Indonesia menetapkan Tuanku Imam Bonjol sebagai Pahlawan Nasional pada 1973. Pengakuan itu tercantum dalam Keputusan Presiden Nomor 087/TK/Tahun 1973 tanggal 6 November 1973, sebagaimana dicatat dalam profilnya oleh IKPNI. Penghormatan tersebut berkaitan dengan perannya dalam perjuangan menghadapi kekuasaan kolonial dan kedudukannya dalam sejarah nasional. <Cite refs={["turn169081search5"]}/>

Pemakaian namanya untuk Kodam XX menghubungkan organisasi militer masa kini dengan warisan sejarah Sumatera Barat. Akan tetapi, sejarah Tuanku Imam Bonjol dan sejarah Kodam yang menggunakan namanya tetap merupakan dua periode yang berbeda. Tuanku Imam Bonjol hidup pada abad ke-18 dan ke-19, sedangkan Kodam XX/Tuanku Imam Bonjol merupakan organisasi militer yang dibentuk pada 2025.

Dengan pembentukan Kodam XX/Tuanku Imam Bonjol, Sumatera Barat dan Jambi memasuki babak baru dalam penataan komando kewilayahan TNI AD. Identitas nama yang digunakan mengingatkan pada tokoh perjuangan dari Minangkabau, sementara pembentukan organisasinya mencerminkan perubahan struktur pertahanan darat Indonesia pada masa kini.