Kodam XXIX/Mambruk diresmikan Presiden Prabowo Subianto pada Senin, 5 Oktober 2026, dalam rangkaian upacara peringatan HUT ke-81 TNI di Lapangan Prima, Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta. Peresmian tersebut merupakan bagian dari pembentukan 204 satuan baru di lingkungan TNI, yang mencakup unsur TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara.

Dalam kegiatan tersebut, enam Kodam baru diresmikan untuk memperkuat struktur komando kewilayahan di sejumlah daerah. Selain Kodam XXIX/Mambruk di Papua Tengah, satuan baru yang diresmikan adalah Kodam XXV/Sultan Mahmud Riayat Syah di Kepulauan Riau, Kodam XXVI/Mataram di Daerah Istimewa Yogyakarta, Kodam XXVII/Sobe Sonbai di Nusa Tenggara Timur, Kodam XXVIII/Moloku Kie Raha di Maluku Utara, dan Kodam XXX/Rinambora di Nusa Tenggara Barat.

Pembentukan Kodam XXIX/Mambruk merupakan bagian dari perubahan organisasi pertahanan di Papua. Sebelumnya, wilayah Papua Tengah berada dalam lingkup komando teritorial Kodam XVII/Cenderawasih yang bermarkas di Jayapura. Salah satu unsur teritorial utama di kawasan tersebut adalah Korem 173/Praja Vira Braja atau Korem 173/PVB. Setelah Kodam baru dibentuk, Korem 173/PVB beserta satuan teritorial terkait di Papua Tengah masuk dalam struktur komando yang baru.

Sebelum peresmian, rencana pembentukan Kodam Papua Tengah telah disampaikan Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Febriel Buyung Sikumbang pada akhir September 2026. Ia menjelaskan bahwa Kodam baru akan berkedudukan di Nabire dan membawahi satuan teritorial yang berada di Provinsi Papua Tengah. Persiapan organisasi mencakup penataan satuan, personel, dan fasilitas agar pelaksanaan tugas dapat berlangsung sesuai struktur komando yang baru.

Mayjen TNI Aminton Manurung ditunjuk sebagai Pangdam XXIX/Mambruk pertama. Sebelum menerima jabatan tersebut, ia menjabat Asisten Operasi Kepala Staf Angkatan Darat. Presiden Prabowo Subianto menyerahkan tongkat komando dan lambang satuan dalam rangkaian peresmian enam Kodam baru. Penunjukan Pangdam pertama menjadi bagian penting dalam pembentukan kepemimpinan organisasi di Papua Tengah.

Pada tahap awal, Kodam XXIX/Mambruk menggunakan markas Korem 173/PVB di Nabire sebagai markas sementara. Sementara itu, Korem 173/PVB direncanakan menempati markas Kodim 1705/Nabire. Pemerintah Kabupaten Nabire juga memberikan dukungan melalui peminjaman fasilitas untuk digunakan sebagai markas sementara Kodim. Penataan tersebut dilakukan agar satuan-satuan dapat tetap menjalankan tugas selama fasilitas permanen disiapkan.

Untuk pembangunan markas permanen, TNI menyiapkan lahan seluas sekitar 206 hektare di kawasan Kimi, Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Menurut keterangan Danrem 173/PVB Brigjen TNI Vivin Alvianto yang diberitakan ANTARA pada 13 Oktober 2026, pembangunan markas direncanakan mulai pada 2027. Pembangunan belum dapat dimulai pada 2026 karena alokasi anggaran tahun tersebut telah ditutup. Rencana pemanfaatan lahan juga memperhitungkan keberadaan aliran sungai dan kawasan sempadan yang perlu dijaga.

Papua Tengah terdiri atas delapan kabupaten, yaitu Nabire, Mimika, Paniai, Puncak, Puncak Jaya, Dogiyai, Deiyai, dan Intan Jaya. Wilayah ini memiliki kondisi geografis yang beragam, mulai dari kawasan pesisir hingga dataran tinggi Pegunungan Tengah Papua. Jarak antardaerah, kondisi medan, dan keterbatasan akses transportasi di sejumlah wilayah menjadi faktor penting dalam pelaksanaan tugas kewilayahan.

Sebelum Kodam XXIX/Mambruk dibentuk, sejumlah satuan teritorial telah menjalankan tugas di wilayah tersebut. Korem 173/PVB menjadi salah satu unsur penting dalam koordinasi satuan TNI AD, dengan jajaran Kodim yang melayani wilayah kabupaten. Pembentukan Kodam baru mengubah hubungan komando satuan-satuan tersebut dengan menempatkannya dalam satu struktur komando daerah militer yang berkedudukan di Nabire.

Pembentukan Kodam tidak hanya menyangkut perubahan nama atau jabatan pimpinan. Organisasi baru membutuhkan penyesuaian administrasi, penataan personel, kesiapan pangkalan, serta pengaturan hubungan komando dan pengendalian. Karena itu, peresmian pada 5 Oktober 2026 merupakan tonggak pembentukan Kodam XXIX/Mambruk, sementara pembangunan markas permanen dan penataan fasilitas menjadi bagian dari proses pengembangan berikutnya.

Sejarah Nama Mambruk dan Identitas Papua

Mambruk merupakan nama burung yang berasal dari kawasan Papua dan dikenal memiliki jambul atau mahkota bulu di bagian kepalanya. Burung ini termasuk kelompok merpati mahkota atau *crowned pigeon*, dengan ukuran tubuh besar dibandingkan banyak jenis merpati lainnya. Keberadaan burung mambruk menjadi bagian dari kekayaan keanekaragaman hayati Papua, kawasan yang dikenal memiliki berbagai jenis burung dengan bentuk dan warna bulu yang khas.

Nama mambruk digunakan sebagai identitas Kodam XXIX yang berkedudukan di Papua Tengah. Menurut laporan ANTARA pada 5 Oktober 2026, Danrem 173/PVB Brigjen TNI Vivin Alvianto menjelaskan bahwa nama tersebut diambil dari burung khas Papua yang memiliki mahkota di bagian kepala. Penamaan ini memberi ciri lokal pada nomenklatur komando daerah militer yang baru dibentuk.

Meski demikian, penjelasan mengenai asal nama perlu dibedakan dari tafsir simboliknya. Sumber resmi yang tersedia menyebut burung mambruk sebagai asal nama satuan, tetapi tidak menguraikan secara lengkap dasar filosofis penetapan nama tersebut. Karena itu, makna seperti kepemimpinan, kesetiaan, atau keberanian tidak dapat dinyatakan sebagai makna resmi Kodam tanpa keterangan yang secara tegas mendukungnya.

Mambruk juga memiliki konteks dalam sejarah politik Papua yang lebih luas. Sebuah kajian yang diterbitkan melalui jurnal di lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional membahas penggunaan simbol burung mambruk dalam konteks gerakan politik Papua pada masa lalu, termasuk kaitannya dengan gagasan kemerdekaan yang disuarakan sebagian tokoh Papua pada awal 1960-an. Hal tersebut menunjukkan bahwa simbol-simbol fauna dapat memiliki arti berbeda menurut konteks sejarah dan kelompok yang menggunakannya.

Namun, penggunaan nama Mambruk oleh Kodam XXIX tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa satuan tersebut mengadopsi seluruh makna politik yang pernah dikaitkan dengan simbol burung itu. Penamaan Kodam merupakan bagian dari nomenklatur organisasi militer negara, sedangkan penggunaan mambruk dalam gerakan politik pada masa lalu merupakan konteks sejarah yang berbeda. Keduanya perlu dijelaskan secara terpisah agar tidak menimbulkan kesimpulan yang tidak didukung sumber.

Dalam konteks yang lebih luas, identitas lokal telah digunakan dalam berbagai nama satuan militer di Indonesia. Nama Kodam dapat merujuk pada tokoh sejarah, istilah budaya, kerajaan, atau simbol yang berkaitan dengan wilayah tugas. Kodam XXIX/Mambruk menggunakan nama fauna Papua sebagai identitas organisasinya, sementara tugasnya tetap mengikuti struktur dan ketentuan TNI Angkatan Darat.

Kehadiran Kodam XXIX/Mambruk juga berlangsung dalam konteks perkembangan Provinsi Papua Tengah sebagai daerah otonom baru yang dibentuk pada 2022. Provinsi ini memiliki delapan kabupaten dengan pusat pemerintahan di Nabire. Pembentukan Kodam di wilayah tersebut menandai penataan baru komando kewilayahan, dengan tujuan menempatkan kepemimpinan militer lebih dekat dengan satuan dan wilayah tanggung jawabnya.

Meski demikian, tugas pertahanan dan pembinaan teritorial harus tetap dibedakan dari kewenangan pemerintahan sipil. Pemerintah provinsi dan kabupaten bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan publik sesuai ketentuan, sedangkan Kodam menjalankan mandat pertahanan dan tugas TNI AD. Koordinasi di antara lembaga-lembaga tersebut dilakukan sesuai kebutuhan dan kewenangan masing-masing.

Sejarah awal Kodam XXIX/Mambruk mencakup peresmian pada 5 Oktober 2026, penunjukan Mayjen TNI Aminton Manurung sebagai Pangdam pertama, penggunaan markas Korem 173/PVB sebagai fasilitas sementara, dan persiapan pembangunan markas permanen di Kimi, Nabire. Sementara itu, nama Mambruk menghubungkan identitas satuan dengan salah satu burung khas Papua yang memiliki ciri mahkota bulu di kepalanya. Perjalanan organisasi ini selanjutnya akan ditentukan oleh pengembangan fasilitas, penataan satuan, dan pelaksanaan tugas pertahanan kewilayahan di Provinsi Papua Tengah.