Dari Invasi Hingga Pendudukan, Berakhirnya Dua Dekade Kehadiran Militer Amerika Serikat di Irak

Foto: Pasukan AS dari Batalion ke-1 Resimen Infanteri ke-5, Tim Tempur Brigade Stryker ke-1, Divisi Infanteri ke-25, menaiki helikopter CH-47 Chinook saat meninggalkan Pangkalan Al Qaim, Irak, pada 9 Maret 2020. (airandspaceforces.com)

Penulis: Joko Yuwono

Jakarta, Infomiliter.com — Amerika Serikat akhirnya meninggalkan Irak. Pada 30 September 2026, pasukan AS menyelesaikan penarikan dari pangkalan terakhir di Erbil, Kurdistan Irak, sekaligus mengakhiri misi Operation Inherent Resolve di negara tersebut. Washington menyatakan fase baru hubungan kedua negara akan bertumpu pada kerja sama pertahanan bilateral, sementara misi koalisi melawan ISIS dilanjutkan dari Yordania dan Suriah.

Peristiwa tersebut menutup salah satu bab paling panjang dalam sejarah intervensi militer Amerika setelah Perang Dingin. Kehadiran militer AS di Irak telah berlangsung lebih dari dua dekade sejak invasi 2003, meskipun sempat berakhir pada 2011 dan kemudian kembali pada 2014 setelah munculnya ISIS. Lebih dari 4.500 tentara Amerika tewas dalam konflik Irak sejak 2003.

Bagi Irak, kepergian pasukan Amerika memiliki makna yang tidak sederhana. Sebagian masyarakat melihatnya sebagai pemulihan penuh kedaulatan setelah bertahun-tahun negara mereka berada di bawah pengaruh militer asing. Namun di sisi lain, terdapat kekhawatiran mengenai kemampuan pemerintah Irak mempertahankan keamanan tanpa dukungan militer dan intelijen Amerika dalam menghadapi sisa-sisa ISIS serta kelompok bersenjata yang berada di luar kendali penuh pemerintah.

Ironi terbesar dari perjalanan tersebut adalah bahwa Amerika Serikat datang ke Irak pada 2003 dengan tujuan menggulingkan Saddam Hussein dan membangun tatanan politik baru, tetapi perang justru menghasilkan rangkaian persoalan yang membuat Washington harus kembali berperang di negara yang sama lebih dari satu dekade kemudian.

Untuk memahami mengapa hubungan Amerika dan Irak berkembang sedemikian kompleks, persoalannya harus dilihat jauh sebelum invasi 2003.

Dari Perang Teluk hingga Invasi 2003

Hubungan Amerika Serikat dengan Irak pada awalnya bukan hubungan permusuhan permanen. Washington bahkan pernah menjalin hubungan diplomatik dengan Baghdad sejak 1930-an. Namun perubahan politik Timur Tengah, konflik Arab-Israel dan orientasi politik pemerintahan Saddam Hussein secara bertahap mengubah hubungan tersebut. Hubungan diplomatik kedua negara bahkan sempat terputus pada 1967 sebelum dipulihkan kembali pada 1984.

Perubahan terbesar terjadi setelah Irak menginvasi Kuwait pada Agustus 1990. Bagi Amerika Serikat, tindakan Saddam Hussein mengancam stabilitas kawasan Teluk Persia dan kepentingan strategis negara-negara Barat terhadap jalur energi. Washington kemudian membangun koalisi internasional yang melancarkan Operasi Desert Storm pada Januari 1991.

Pasukan Irak berhasil dipukul mundur dari Kuwait dalam waktu relatif singkat. Namun Amerika tidak menggulingkan Saddam Hussein. Rezim Baath tetap berkuasa di Baghdad, sementara Irak menghadapi sanksi internasional yang sangat berat dan pembatasan militer.

Keputusan mempertahankan Saddam sebenarnya memiliki pertimbangan geopolitik. Setelah Uni Soviet runtuh, Washington tidak ingin menciptakan kekosongan kekuasaan yang dapat mengganggu keseimbangan kawasan. Saddam merupakan diktator, tetapi rezimnya juga menjadi penghalang terhadap ekspansi pengaruh Iran yang baru saja keluar dari perang panjang dengan Irak.

Konfigurasi tersebut berubah setelah serangan teroris 11 September 2001. Pemerintahan George W. Bush mulai melihat persoalan Irak dalam kerangka perang global melawan terorisme. Washington menuduh pemerintahan Saddam Hussein memiliki senjata pemusnah massal dan menilai Irak sebagai ancaman terhadap keamanan internasional. Setelah perdebatan panjang di Dewan Keamanan PBB, Amerika Serikat bersama Inggris dan sejumlah sekutu akhirnya melancarkan invasi pada 20 Maret 2003. Baghdad jatuh pada 9 April.

Namun senjata pemusnah massal yang menjadi salah satu alasan utama invasi ternyata tidak ditemukan. Masalah berikutnya justru jauh lebih besar. Setelah rezim Saddam runtuh, Amerika harus menghadapi persoalan yang sebelumnya tidak sepenuhnya diperhitungkan. Negara Irak kehilangan struktur politik lama, sementara institusi keamanan dan pemerintahan mengalami disorganisasi. Amerika membentuk Coalition Provisional Authority untuk mengelola Irak selama masa transisi. Kedaulatan kemudian diserahkan kepada pemerintahan sementara Irak pada Juni 2004.

Akan tetapi, jatuhnya Saddam tidak berarti berakhirnya perang. Insurgensi berkembang di berbagai wilayah. Kelompok-kelompok Sunni melakukan perlawanan terhadap pasukan Amerika dan pemerintahan baru. Pada saat yang sama, organisasi jihad transnasional memperoleh ruang untuk berkembang. Al-Qaeda in Iraq yang dipimpin Abu Musab al-Zarqawi menjadi salah satu aktor utama dalam konflik tersebut.

Irak kemudian memasuki fase kekerasan sektarian antara komunitas Sunni dan Syiah. Serangan terhadap tempat ibadah dan pembunuhan berbasis identitas memperdalam fragmentasi masyarakat. Amerika akhirnya harus menjalankan operasi militer bukan hanya untuk mempertahankan pemerintahan baru, tetapi juga mencegah Irak terpecah dalam perang saudara.

Di sinilah muncul paradoks strategis pertama dari intervensi Amerika. Washington berhasil menghancurkan rezim Saddam, tetapi kehancuran rezim tersebut sekaligus menghilangkan salah satu kekuatan utama yang selama puluhan tahun membatasi pengaruh Iran di Irak. Kelompok-kelompok Syiah yang sebelumnya ditekan oleh rezim Baath memperoleh ruang politik yang jauh lebih besar.

Irak mulai bergerak dari negara yang didominasi pemerintahan Sunni-Baath menuju sistem politik yang memberikan posisi jauh lebih besar kepada partai-partai Syiah. Dalam konteks geopolitik Timur Tengah, perubahan tersebut sangat penting.

Dari Pendudukan ke ISIS dan Berakhirnya Kehadiran Amerika

Amerika akhirnya menarik sebagian besar pasukannya dari Irak pada akhir 2011. Washington menganggap fase perang telah selesai dan tanggung jawab keamanan telah dialihkan kepada pemerintah Irak.

Namun persoalan yang ditinggalkan jauh lebih kompleks daripada yang terlihat. Pemerintahan Irak masih menghadapi persoalan korupsi, lemahnya institusi, persaingan politik sektarian serta keberadaan kelompok bersenjata. Ketegangan antara Baghdad dan komunitas Sunni juga tidak sepenuhnya terselesaikan.

Kondisi tersebut menciptakan ruang bagi munculnya organisasi yang jauh lebih berbahaya daripada jaringan Al-Qaeda sebelumnya.

Pada 2014, ISIS melancarkan serangan besar-besaran dan merebut Mosul, kota terbesar kedua Irak. Pasukan keamanan Irak runtuh di sejumlah wilayah. ISIS bahkan berhasil menguasai sebagian besar wilayah Irak dan Suriah serta mendeklarasikan kekhalifahan.

Amerika kemudian kembali ke Irak. Atas permintaan pemerintah Baghdad, Washington memimpin koalisi internasional untuk menghancurkan ISIS. Operation Inherent Resolve dimulai pada 2014, dengan Amerika memberikan dukungan udara, intelijen, persenjataan dan pelatihan kepada pasukan Irak serta mitra lokal. Pada Desember 2017, pemerintah Irak menyatakan wilayah negaranya telah dibebaskan dari kekuasaan teritorial ISIS.

Kekalahan ISIS mengubah kembali hubungan Amerika dan Irak. Pasukan Amerika tidak lagi berperan sebagai pasukan pendudukan seperti periode 2003–2011, melainkan sebagai mitra keamanan dalam perang melawan terorisme.

Namun keberadaan mereka tetap menjadi persoalan politik. Kelompok-kelompok bersenjata yang memiliki hubungan dengan Iran menuntut keluarnya pasukan Amerika. Ketegangan meningkat setelah Amerika membunuh komandan Pasukan Quds Iran Qassem Soleimani dan Abu Mahdi al-Muhandis, tokoh penting kelompok bersenjata Irak, dalam serangan udara di Baghdad pada Januari 2020.

Parlemen Irak kemudian menyerukan keluarnya pasukan asing. Amerika akhirnya secara bertahap mengurangi kehadiran militernya. Pada 2021, misi tempur koalisi secara formal berakhir dan hubungan keamanan berubah menjadi pola penasihat, pelatihan dan dukungan. Namun pasukan Amerika masih tetap berada di Irak karena ancaman ISIS belum sepenuhnya hilang dan pemerintah Baghdad masih membutuhkan dukungan intelijen serta kemampuan militer tertentu.

Penarikan terakhir pada September 2026 karena itu bukan sekadar pengulangan dari penarikan 2011. Kali ini Washington dan Baghdad menyepakati transisi menuju hubungan pertahanan bilateral, sementara Irak mengambil tanggung jawab penuh atas keamanan domestiknya.

Pertanyaan terbesar sekarang adalah apakah Irak telah memiliki kemampuan institusional untuk mengelola keamanan tersebut secara mandiri. Pengalaman 2014 menjadi peringatan. Ketika Amerika sebelumnya telah pergi, pasukan Irak ternyata tidak mampu menghadapi serangan besar ISIS. Kini situasinya berbeda. Angkatan bersenjata Irak telah memperoleh pengalaman tempur dan pelatihan selama bertahun-tahun. Tetapi persoalan lain muncul: keberadaan kelompok-kelompok bersenjata yang memiliki kekuatan sendiri dan memiliki hubungan erat dengan Iran.

Kelompok tersebut sebagian telah terintegrasi ke dalam struktur keamanan negara melalui Popular Mobilization Forces atau PMF. Namun integrasi formal tidak otomatis menghilangkan persoalan mengenai rantai komando, loyalitas politik dan hubungan mereka dengan Teheran.

Akibatnya, Irak berada dalam posisi yang unik. Secara resmi, Baghdad merupakan negara berdaulat yang memiliki hubungan strategis dengan Amerika Serikat sekaligus hubungan sangat dekat dengan Iran. Secara ekonomi, Irak masih memiliki keterkaitan kuat dengan sistem keuangan dolar dan Amerika. Bahkan sebagian besar pendapatan minyak Irak tetap melalui mekanisme keuangan yang terkait dengan Federal Reserve Bank of New York.

Di sisi keamanan, Irak harus menjaga keseimbangan antara Washington dan Teheran. Penarikan pasukan Amerika karena itu tidak serta-merta berarti berakhirnya pengaruh Amerika di Irak. Demikian pula, keluarnya pasukan AS tidak berarti Irak otomatis berada di bawah pengaruh Iran.

Yang berubah adalah instrumen pengaruhnya. Amerika tidak lagi mengandalkan kehadiran pasukan dalam jumlah besar, tetapi masih memiliki hubungan ekonomi, diplomatik, teknologi dan pertahanan dengan Baghdad. Iran memiliki kedekatan geografis, hubungan dengan berbagai partai politik Syiah serta jaringan kelompok bersenjata yang telah berkembang sejak 2003.

Dengan demikian, babak baru Irak kemungkinan tidak akan ditentukan oleh pertanyaan sederhana mengenai apakah Amerika atau Iran “menguasai” negara tersebut. Persoalan yang lebih menentukan adalah kemampuan negara Irak sendiri membangun institusi keamanan dan politik yang cukup kuat untuk mengendalikan seluruh wilayah dan kelompok bersenjata di bawah satu otoritas nasional.

Dua puluh tiga tahun setelah invasi Amerika, Irak akhirnya memasuki fase ketika pasukan asing tidak lagi menjadi aktor militer utama di negaranya.

Tetapi warisan perang belum selesai. Invasi 2003 telah mengubah struktur politik Irak, jatuhnya Saddam membuka ruang bagi pengaruh Iran, perang sektarian melahirkan kelompok jihad, penarikan 2011 diikuti kemunculan ISIS, dan perang melawan ISIS kemudian melahirkan kembali kebutuhan terhadap kehadiran Amerika.

Karena itu, kepergian pasukan AS pada 30 September 2026 bukanlah akhir dari sejarah Amerika di Irak. Ia lebih tepat dilihat sebagai perubahan bentuk hubungan: dari invasi dan pendudukan, menjadi operasi kontraterorisme, kemudian kemitraan keamanan, dan kini hubungan bilateral tanpa kehadiran militer permanen.

Bagi Irak, tantangan terbesarnya bukan lagi bagaimana mengusir pasukan asing. Tantangannya adalah membuktikan bahwa negara tersebut mampu menjaga keamanan, mengendalikan kelompok bersenjata, mempertahankan keseimbangan hubungan luar negeri dan mengelola kekayaan minyaknya tanpa kembali menjadi arena perebutan kepentingan kekuatan regional maupun global. Di titik itulah arti sebenarnya dari penarikan Amerika akan diuji.