Latar belakang pembentukan Kodam Cenderawasih berkaitan erat dengan perubahan status pemerintahan di Irian Barat, nama yang digunakan untuk wilayah Papua bagian barat pada masa itu. Pada awal 1960-an, wilayah tersebut masih berada di bawah pemerintahan Belanda. Persoalan status wilayah menjadi bagian penting dalam hubungan Indonesia dan Belanda setelah pengakuan kedaulatan Indonesia pada 1949.

Pada 19 Desember 1961, Presiden Soekarno mengumumkan Tri Komando Rakyat atau Trikora di Yogyakarta. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya Indonesia untuk mengambil alih Irian Barat dari Belanda. Dalam perkembangan berikutnya, pemerintah membentuk Komando Mandala yang dipimpin Mayor Jenderal Soeharto untuk merencanakan dan melaksanakan operasi militer terkait pembebasan wilayah tersebut.

Pada 15 Agustus 1962, Indonesia dan Belanda menandatangani Persetujuan New York. Kesepakatan ini mengatur proses peralihan pemerintahan Irian Barat melalui United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA), yaitu badan pemerintahan sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa. UNTEA mulai menjalankan pemerintahan pada Oktober 1962, sebelum menyerahkan administrasi wilayah tersebut kepada Indonesia pada 1 Mei 1963. Rangkaian peristiwa itu menjadi konteks politik dan administratif bagi pembentukan struktur militer Indonesia di Irian Barat.

Sebelum penyerahan administrasi tersebut, pemerintah Indonesia telah menyiapkan struktur komando untuk menjalankan tugas pertahanan dan keamanan. Pada 8 Agustus 1962, Panglima Angkatan Darat membentuk Kodam XVII/Irian Barat melalui Surat Keputusan Pangad Nomor KPTS 1052/8/1962. Namun, pembentukan organisasi ini mendahului penyerahan administrasi wilayah sehingga pelaksanaan tugasnya secara penuh baru berlangsung setelah peralihan pemerintahan dari UNTEA kepada Indonesia.

Pada 1 Mei 1963, UNTEA secara resmi menyerahkan administrasi Irian Barat kepada pemerintah Indonesia. Selanjutnya, pada 17 Mei 1963, Kodam XVII/Irian Barat mulai menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya. Tanggal tersebut kemudian ditetapkan sebagai hari jadi Kodam Cenderawasih. Dalam peringatan HUT ke-59 pada 2022, pimpinan Kodam menyebut 17 Mei 1963 sebagai tanggal pembentukan satuan tersebut.

Pada fase awal itu, organisasi Kodam XVII/Irian Barat harus membangun struktur komando di wilayah yang luas, dengan kondisi geografis berupa pegunungan, hutan, pesisir, dan pulau-pulau. Jarak antardaerah serta keterbatasan sarana transportasi menjadi tantangan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengendalian satuan. Untuk mendukung pembinaan teritorial, wilayah Irian Barat kemudian dibagi ke dalam sejumlah Komando Resor Militer atau Korem.

Pembentukan satuan-satuan kewilayahan tersebut merupakan bagian dari upaya menata tanggung jawab komando setelah peralihan pemerintahan. Dalam perkembangannya, satuan TNI AD di wilayah ini melaksanakan fungsi pertahanan, pembinaan kekuatan, dan pembinaan teritorial sesuai kebijakan pimpinan TNI. Sejarahnya juga terkait dengan dinamika politik dan keamanan yang berlangsung di Papua setelah 1963.

Pada 13 April 1964, Kodam XVII/Irian Barat berubah nama menjadi Kodam XVII/Cenderawasih berdasarkan keputusan Menteri Panglima Angkatan Darat. Nama Cenderawasih diambil dari burung yang dikenal sebagai salah satu satwa khas Papua. Sejak saat itu, nama tersebut menjadi identitas komando militer di wilayah ini. Catatan sejarah satuan menyebut keputusan pada April 1964 sebagai dasar perubahan nama, sedangkan tanggal 17 Mei 1963 tetap diperingati sebagai hari jadi Kodam.

Peleburan Menjadi Kodam Trikora dan Kembalinya Nama Cenderawasih

Perubahan organisasi besar terjadi pada 1985 ketika TNI Angkatan Darat melakukan reorganisasi komando kewilayahan. Kodam XVII/Cenderawasih dan Kodam XVI/Pattimura yang membawahi wilayah Maluku digabung menjadi Kodam VIII/Trikora. Kebijakan tersebut merupakan bagian dari penyederhanaan struktur komando TNI AD pada masa itu. Dengan penggabungan tersebut, wilayah Papua dan Maluku berada dalam satu komando daerah militer.

Penggabungan itu mengubah kedudukan Kodam Cenderawasih sebagai organisasi tersendiri. Nama Trikora digunakan untuk komando gabungan yang wilayah tanggung jawabnya mencakup Irian Jaya, sebutan administratif yang digunakan pada masa tersebut, dan Maluku. Meski nama Kodam berubah, satuan-satuan teritorial di wilayah Papua tetap menjalankan tugas dalam struktur komando yang berlaku.

Pada 12 Mei 1999, Kodam VIII/Trikora dipisahkan kembali menjadi dua komando. Wilayah Irian Jaya kembali berada di bawah Kodam XVII/Trikora, sedangkan Maluku berada di bawah Kodam XVI/Pattimura. Pemisahan tersebut mengakhiri periode ketika kedua wilayah berada dalam satu Kodam. Namun, nama Cenderawasih belum langsung digunakan kembali karena Kodam di Irian Jaya masih memakai nomenklatur Trikora.

Perubahan nama kembali berlangsung pada 5 Oktober 2007, bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke-62 TNI. Pada hari itu, Kodam XVII/Trikora resmi kembali menggunakan nama Kodam XVII/Cenderawasih. ANTARA melaporkan bahwa keputusan tersebut didasarkan pada pertimbangan sejarah dan budaya. Nama Cenderawasih dipandang memiliki hubungan kuat dengan identitas alam dan budaya Papua serta mengembalikan nama yang digunakan satuan sejak 1964 hingga sebelum penggabungan pada 1985.

Dalam perkembangannya, struktur kewilayahan di Papua terus menyesuaikan perubahan pemerintahan dan kebutuhan organisasi TNI AD. Pembentukan provinsi-provinsi baru serta penataan komando teritorial turut mengubah pembagian wilayah tanggung jawab satuan. Pada 2025, misalnya, TNI AD membentuk Kodam XXIV/Mandala Trikora yang berkedudukan di Merauke untuk wilayah Provinsi Papua Selatan. Pembentukan tersebut menjadi bagian dari kebijakan penataan organisasi dan penguatan rentang kendali komando di wilayah Papua.

Dengan pembentukan Kodam XXIV/Mandala Trikora, wilayah Papua Selatan tidak lagi menjadi bagian dari cakupan teritorial Kodam XVII/Cenderawasih. Perkembangan ini memperlihatkan bahwa struktur komando di Papua terus berubah mengikuti kebijakan organisasi TNI AD. Karena itu, cakupan wilayah Kodam perlu dipahami berdasarkan pembagian komando yang berlaku, bukan semata-mata mengacu pada susunan wilayah pada masa sebelumnya.

Sebagai komando kewilayahan TNI AD, Kodam XVII/Cenderawasih menjalankan tugas pembinaan kekuatan dan kemampuan satuan, penyelenggaraan operasi pertahanan matra darat sesuai kebijakan komando atas, serta pembinaan teritorial. Tugas-tugas tersebut dilaksanakan melalui satuan jajaran yang berada dalam struktur komandonya. Kodam juga berkoordinasi dengan unsur pemerintah dan masyarakat sesuai tugas serta kewenangan masing-masing.

Markas Kodam XVII/Cenderawasih berada di Jayapura. Satuan ini memiliki moto “Ksatria Pelindung Rakyat”, yang digunakan sebagai identitas dan semangat pengabdian prajuritnya. Dalam kegiatan resmi, Kodam juga menyelenggarakan pembinaan personel, latihan, serta kegiatan sosial dan teritorial di wilayah tugasnya. Salah satu contoh pengembangan organisasi adalah peresmian Kodim 1704/Mappi pada Desember 2023, yang dilakukan berdasarkan keputusan Kepala Staf Angkatan Darat mengenai penataan dan pembentukan satuan jajaran.

Sejarah Kodam XVII/Cenderawasih menunjukkan perubahan organisasi yang berlangsung dalam beberapa tahap. Kodam XVII/Irian Barat dibentuk pada 1962 dan mulai menjalankan tugas pada 17 Mei 1963. Namanya berubah menjadi Kodam XVII/Cenderawasih pada 1964, kemudian dilebur bersama Kodam Pattimura menjadi Kodam VIII/Trikora pada 1985. Setelah dipisahkan pada 1999 dan menggunakan nama Kodam XVII/Trikora, satuan ini kembali memakai nama Cenderawasih pada 5 Oktober 2007. Rangkaian perubahan tersebut menjadi bagian dari sejarah perkembangan organisasi TNI AD di Papua.