Sejarah Kodam IX/Udayana berawal dari reorganisasi militer di Indonesia timur pada dekade 1950-an. Setelah pengakuan kedaulatan Indonesia, TNI Angkatan Darat melakukan konsolidasi untuk menyesuaikan organisasi militer dengan pembagian wilayah dan kebutuhan pertahanan nasional.

Pada masa tersebut, wilayah Indonesia timur berada dalam struktur komando yang mencakup sejumlah daerah dengan karakteristik geografis berbeda. Kepulauan Nusa Tenggara memiliki posisi tersendiri karena wilayahnya terdiri atas rangkaian pulau yang membentang dari Bali hingga Timor.

Pada 27 Mei 1957, Resimen Infanteri 26 yang berada di bawah Tentara dan Teritorium VII/Wirabuana disahkan menjadi Komando Daerah Militer Nusa Tenggara (KDM-NT). Letnan Kolonel Infanteri Minggu tercatat sebagai pimpinan awal komando tersebut. Tanggal pembentukan ini kemudian diperingati sebagai hari jadi Kodam IX/Udayana.

Pembentukan KDM-NT merupakan bagian dari penataan komando militer di Indonesia timur. Pada periode yang sama, sejumlah komando daerah militer lain juga dibentuk melalui reorganisasi satuan yang sebelumnya berada di bawah struktur Tentara dan Teritorium VII/Wirabuana.

Pembentukan komando tersendiri untuk Nusa Tenggara memberikan struktur organisasi yang berfokus pada wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Dalam perkembangan selanjutnya, wilayah tersebut menjadi kawasan utama tanggung jawab Kodam Udayana selama beberapa dasawarsa.

Tahap berikutnya terjadi pada 26 November 1957, ketika Kepala Staf Angkatan Darat menetapkan pembagian organisasi komando daerah militer menjadi 16 Kodam melalui Penetapan Nomor 01. Ketentuan tersebut menjadi dasar perubahan KDM-NT menjadi Kodam XVI/Raksabuana pada 24 Oktober 1959.

Pada periode awalnya, Kodam XVI/Raksabuana membawahi tiga sektor wilayah, yakni Sektor A di Bali, Sektor B di Nusa Tenggara Barat, dan Sektor C di Nusa Tenggara Timur. Organisasi ini juga diperkuat dengan satuan-satuan infanteri untuk mendukung pelaksanaan tugas komando di wilayahnya.

Nama Raksabuana tidak digunakan dalam jangka panjang. Melalui Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor KPTS/481/5/1960 tanggal 3 Mei 1960, nama dan lambang Kodam tersebut diubah menjadi Udayana. Sejak itu, organisasi tersebut dikenal sebagai Kodam XVI/Udayana.

Nama Udayana berkaitan dengan sejarah Bali. Dalam sejarah kerajaan di Bali, Sri Kesari Warmadewa dikenal sebagai penguasa awal Dinasti Warmadewa, sedangkan Udayana Warmadewa merupakan salah satu raja yang tercatat dalam prasasti-prasasti Bali. Penggunaan nama Udayana menjadi identitas organisasi militer yang bermarkas di Denpasar.

Perubahan nama tersebut tidak mengubah kenyataan bahwa Kodam Udayana dibentuk untuk menjalankan tugas komando kewilayahan di kawasan Nusa Tenggara. Nama organisasi, penomoran, dan susunan wilayahnya mengikuti perkembangan kebijakan organisasi TNI Angkatan Darat.

Dalam perkembangannya, Kodam XVI/Udayana juga mengalami perubahan wilayah tanggung jawab. Ketika Timor Timur masih menjadi bagian dari Indonesia, wilayah tersebut masuk dalam struktur komando melalui pembentukan Korem 164/Wiradharma. Perubahan ini mencerminkan penyesuaian organisasi terhadap keadaan politik dan administrasi wilayah pada masa itu.

Perubahan Menjadi Kodam IX/Udayana

Perubahan besar dalam struktur organisasi TNI Angkatan Darat berlangsung pada 1985. Saat itu, pemerintah dan pimpinan TNI Angkatan Darat melaksanakan reorganisasi untuk menyederhanakan jumlah komando daerah militer di Indonesia.

Berdasarkan kebijakan reorganisasi tersebut, Kodam XVI/Udayana berubah menjadi Kodam IX/Udayana, efektif mulai 1 April 1985. Perubahan penomoran ini merupakan bagian dari penataan nasional yang mengurangi jumlah Kodam dari 16 menjadi 10. Nama Udayana tetap dipertahankan sebagai identitas komando.

Kodam IX/Udayana kemudian terus menjalankan tugas kewilayahan di Bali dan Nusa Tenggara. Markas komandonya berada di Jalan Udayana Nomor 1, Denpasar, Bali. Dalam struktur organisasi yang berlaku selama bertahun-tahun, komando ini membawahi Korem 161/Wira Sakti di Kupang, Korem 162/Wira Bhakti di Mataram, dan Korem 163/Wira Satya di Denpasar.

Perubahan politik pada akhir 1990-an turut memengaruhi cakupan wilayah Kodam Udayana. Setelah Timor Timur memisahkan diri dari Indonesia dan menjadi negara merdeka pada 2002, wilayah tersebut tidak lagi berada dalam tanggung jawab teritorial Kodam IX/Udayana.

Sejak itu, wilayah tanggung jawab Kodam IX/Udayana mencakup Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Ketiga provinsi tersebut memiliki karakter geografis kepulauan yang membutuhkan pengaturan komando teritorial sesuai pembagian wilayah dan struktur TNI Angkatan Darat.

Namun, cakupan wilayah tersebut kembali berubah pada 2026. Pada 5 Oktober 2026, Presiden Republik Indonesia meresmikan sejumlah satuan baru TNI dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 TNI. Pengembangan organisasi tersebut mencakup pembentukan Kodam XXVII/Sobe Sonbai di Nusa Tenggara Timur dan Kodam XXX/Rinambora di Nusa Tenggara Barat.

Menurut pemberitaan resmi Kodam IX/Udayana pada 15 Oktober 2026, Korem 161/Wira Sakti di Nusa Tenggara Timur dikembangkan menjadi Kodam XXVII/Sobe Sonbai, sedangkan Korem 162/Wira Bhakti di Nusa Tenggara Barat dikembangkan menjadi Kodam XXX/Rinambora. Dengan penataan tersebut, Kodam IX/Udayana kini berfokus pada wilayah Provinsi Bali.

Perubahan itu merupakan perkembangan terbaru dalam sejarah organisasi Kodam Udayana. Selama puluhan tahun, komando ini menjalankan tugas kewilayahan di Bali dan Nusa Tenggara. Pembentukan dua Kodam baru pada 2026 memisahkan Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur dari wilayah tanggung jawab Kodam IX/Udayana.

Meskipun struktur dan cakupan wilayahnya berubah, tanggal 27 Mei tetap menjadi hari jadi Kodam IX/Udayana. Tanggal tersebut merujuk pada pembentukan Komando Daerah Militer Nusa Tenggara pada 1957, bukan pada perubahan nama menjadi Kodam XVI/Udayana pada 1960 atau Kodam IX/Udayana pada 1985.

Perjalanan Kodam IX/Udayana memperlihatkan perkembangan organisasi militer yang mengikuti perubahan struktur pertahanan nasional. Dari KDM-NT pada 1957, Kodam XVI/Raksabuana pada 1959, Kodam XVI/Udayana pada 1960, hingga Kodam IX/Udayana pada 1985, identitas Udayana tetap dipertahankan.

Dengan pembentukan Kodam XXVII/Sobe Sonbai dan Kodam XXX/Rinambora pada 2026, sejarah Kodam IX/Udayana memasuki tahap baru. Organisasi yang semula memiliki tanggung jawab teritorial di Bali dan seluruh kawasan Nusa Tenggara kini menjalankan tugas kewilayahan di Bali, sementara dua provinsi lainnya memiliki komando daerah militer tersendiri.