Kodam XXIV/Mandala Trikora diresmikan pada 10 Agustus 2025 dalam Upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer di Batujajar, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Presiden Prabowo Subianto memimpin peresmian enam Kodam baru sebagai bagian dari penataan organisasi TNI Angkatan Darat. Selain Kodam XXIV/Mandala Trikora, satuan yang diresmikan pada kesempatan tersebut adalah Kodam XIX/Tuanku Tambusai, Kodam XX/Tuanku Imam Bonjol, Kodam XXI/Radin Inten, Kodam XXII/Tambun Bungai, dan Kodam XXIII/Palaka Wira.

Menurut keterangan resmi TNI Angkatan Darat, Kodam XXIV/Mandala Trikora berkedudukan di Merauke, Provinsi Papua Selatan. Pembentukannya merupakan bagian dari penataan komando kewilayahan yang sebelumnya menempatkan Papua Selatan dalam wilayah tanggung jawab Kodam XVII/Cenderawasih, yang bermarkas di Jayapura. Dengan hadirnya Kodam baru, komando teritorial TNI AD di Papua Selatan memperoleh kepemimpinan tersendiri yang lebih dekat dengan wilayah tugasnya.

Sebelum Kodam XXIV/Mandala Trikora terbentuk, salah satu satuan teritorial penting di wilayah tersebut adalah Korem 174/Anim Ti Waninggap atau Korem 174/ATW. Korem ini bermarkas di kawasan Tanah Miring, Kabupaten Merauke, dan sebelumnya berada di bawah Kodam XVII/Cenderawasih. Dalam persiapan pembentukan Kodam baru, markas Korem 174/ATW digunakan sebagai tempat kerja sementara Kodam XXIV/Mandala Trikora. Untuk sementara, Korem 174/ATW sendiri menempati fasilitas lain di Merauke.

Rencana pembentukan Kodam di Papua Selatan telah diberitakan sebelum peresmian. Pada awal Agustus 2025, Pangdam XVII/Cenderawasih ketika itu, Mayjen TNI Rudi Puruwito, menjelaskan bahwa Kodam baru tersebut akan berkedudukan di Merauke. Pembentukan ini dipandang sebagai upaya mendekatkan kendali organisasi militer dengan wilayah Papua Selatan, yang terdiri atas empat kabupaten, yaitu Merauke, Boven Digoel, Mappi, dan Asmat.

Mayjen TNI Lucky Avianto ditunjuk sebagai Pangdam XXIV/Mandala Trikora pertama. Ia dilantik dalam rangkaian kegiatan peresmian pada 10 Agustus 2025. Pada 10 September 2025, Lucky tiba di Bandara Mopah, Merauke, dan disambut Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo, Bupati Merauke Yoseph B. Gebze, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah. Kedatangannya menandai dimulainya kepemimpinan Kodam di wilayah tugasnya secara langsung.

Pada 29 Agustus 2025, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak memimpin pengalihan komando dan pengendalian atau Kodal enam Kodam baru beserta satuan jajarannya di Markas Besar Angkatan Darat. Tahap tersebut merupakan bagian dari proses organisasi setelah peresmian, untuk memastikan hubungan komando dan tanggung jawab satuan berjalan sesuai struktur baru. Dengan demikian, peresmian 10 Agustus dan pengalihan Kodal 29 Agustus merupakan dua tahapan berbeda dalam pembentukan Kodam XXIV/Mandala Trikora.

Kepemimpinan Kodam ini kemudian mengalami pergantian. Pada April 2026, Mayjen TNI Frits Wilem Rizard Pelamonia menggantikan Lucky Avianto sebagai Pangdam XXIV/Mandala Trikora. Pemerintah Provinsi Papua Selatan menyampaikan pergantian tersebut dalam acara pisah sambut di Merauke pada 10 April 2026. Perubahan kepemimpinan ini merupakan bagian dari rotasi jabatan di lingkungan TNI, sementara tugas dan cakupan wilayah Kodam tetap berada dalam kerangka organisasi yang telah dibentuk.

Sejarah Nama Mandala Trikora dan Perjuangan Irian Barat

Nama Mandala Trikora berkaitan erat dengan Komando Mandala Pembebasan Irian Barat, organisasi militer yang dibentuk pada masa pemerintahan Presiden Soekarno. Pada 19 Desember 1961, Soekarno mengumumkan Tri Komando Rakyat atau Trikora di Yogyakarta. Seruan tersebut muncul dalam konteks sengketa Indonesia dan Belanda mengenai status Irian Barat setelah pengakuan kedaulatan Indonesia pada 1949.

Trikora memuat tiga seruan utama: menggagalkan pembentukan negara Papua yang dianggap sebagai bentukan Belanda, mengibarkan Merah Putih di Irian Barat, serta mempersiapkan mobilisasi umum untuk mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan Indonesia. Pemerintah Indonesia ketika itu menempuh langkah diplomatik sekaligus menyiapkan kekuatan militer untuk menghadapi kemungkinan konflik bersenjata.

Untuk melaksanakan tujuan tersebut, dibentuk Komando Mandala Pembebasan Irian Barat. Arsip Nasional Republik Indonesia mencatat pembentukan komando ini pada 2 Januari 1962, sedangkan Ensiklopedia Sejarah Indonesia yang dikelola Kementerian Kebudayaan mencantumkan 13 Januari 1962 sebagai tanggal pembentukannya. Literatur sejarah militer juga mencatat bahwa Mayor Jenderal Soeharto ditunjuk sebagai Panglima Mandala pada Januari 1962 dan dilantik oleh Presiden Soekarno pada 13 Januari. Perbedaan tanggal dalam sumber-sumber tersebut perlu dicatat, bukan disatukan menjadi satu tanggal tanpa penjelasan.

Komando Mandala berkedudukan di Makassar, Sulawesi Selatan, yang dinilai strategis untuk mengoordinasikan operasi menuju Irian Barat. Rencana operasinya disusun dalam tahapan infiltrasi, eksploitasi, dan konsolidasi. Infiltrasi dilakukan dengan memasukkan pasukan ke wilayah sasaran, sedangkan tahap eksploitasi dirancang untuk meningkatkan operasi militer. Tahap konsolidasi dimaksudkan untuk menegakkan kendali Indonesia atas wilayah yang menjadi sasaran operasi.

Perjuangan tersebut berlangsung dalam situasi yang kompleks. Pada 15 Januari 1962, terjadi pertempuran di Laut Aru yang menewaskan Komodor Yos Sudarso dan sejumlah awak kapal Indonesia. Peristiwa itu memperlihatkan meningkatnya ketegangan militer Indonesia dan Belanda. Pada saat yang sama, upaya diplomatik terus berlangsung hingga tercapai kesepakatan yang mengatur peralihan pemerintahan Irian Barat.

Pada 1 Mei 1963, pemerintahan sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui United Nations Temporary Executive Authority atau UNTEA menyerahkan administrasi Irian Barat kepada Indonesia. Setelah proses tersebut, tugas Komando Mandala dinyatakan selesai dan komando itu dibubarkan. Peristiwa ini menjadi bagian penting dalam sejarah hubungan Indonesia dengan Papua, sekaligus konteks historis bagi penggunaan nama Mandala Trikora oleh Kodam yang dibentuk puluhan tahun kemudian.

Meskipun menggunakan nama yang sama, Kodam XXIV/Mandala Trikora bukan kelanjutan organisasi secara langsung dari Komando Mandala tahun 1962. Komando Mandala merupakan organisasi operasi militer dengan tujuan khusus dalam sengketa Irian Barat, sedangkan Kodam XXIV/Mandala Trikora adalah komando kewilayahan TNI AD yang dibentuk pada 2025 untuk menjalankan tugas pertahanan teritorial di Papua Selatan. Kesamaan nama tersebut menghubungkan identitas satuan baru dengan ingatan sejarah perjuangan Irian Barat, tetapi keduanya berbeda dari segi waktu, struktur, dan tugas organisasi.

Kini, Kodam XXIV/Mandala Trikora menjalankan tugasnya di Provinsi Papua Selatan, dengan markas di Merauke dan satuan teritorial yang mendukung pelaksanaan tugas kewilayahan. Pembentukannya menandai perubahan struktur pertahanan TNI AD di wilayah tersebut. Sementara itu, nama Mandala Trikora membawa jejak sejarah operasi militer pada awal 1960-an, ketika Komando Mandala menjadi salah satu instrumen penting dalam perjuangan Indonesia atas Irian Barat.